Pengawas Pemilu di Daerah Diminta Rancang Strategi Awasi Kampanye di Media Sosial

TRIBUNPADANG.COM - Bawaslu RI meminta kepada para pengawas pemilu di daerah merancang strategi yang tepat dalam mengawasi kampanye di media sosial jelang Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta  seluruh pengawas Pemilu memiliki pemahaman tentang aturan dan regulasi kampanye.

Hal itu disampaikan Rahmat dalam amanat Apel Siaga pengawasan tahapan kampanye di kawasan Monas, Jakarta.

"Kita pastikan seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye pemilihan umum," katanya dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (26/11/2023).

Ia juga menghimbau agar para pengawas Pemilu dapat meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugasnya.

Memastikan bahwa informasi dan pengalaman dapat dibagikan dengan efisien.

Baca juga: Daftar Nama Caleg DPRD Jawa Barat Partai Golkar Lengkap 15 Dapil, Ada Nama Bupati Purwakarta Anne

"Manfaatkan teknologi pemantauan dan analis data untuk mendukung pengawasan, pastikan tim dapat memahami dan menggunakan alat kerja tersebut secara efektif," katanya.

Rahmat meminta masing-masing pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial. 

Para pengawas dapat mengiidentifikasi tagar populer serta akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu.

"Serta trend yang mungkin perlu diawasi," katanya.

Rahmat mengatakan pihaknya memiliki satuan tugas khusus untuk mengawasi kampanye pemilu di Media Sosial. 

 Apabila ada pelanggaran dalam kampanye di Medsos ia meminta untuk segera dilaporkan.

"Oleh sebab itu kehadiran bapak Menkoninfo di sini memastikan bapak ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo jika ada medsos bermasalah,  ada akun-akun bermasalah laporkan. Kita punya satuan tugas untuk pengawasan media sosial," pungkasnya.

Baca juga: Daftar Caleg DPRD Jawa Timur dari Demokrat di Pileg 2024, Ada Rasiyo dan Hartoyo di Dapil 1

Waspada Hoaks dan Akun Palsu, Perludem Ingatkan  Risiko Kampanye di Medsos

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan sejumlah potensi risiko kampanye di media sosial (medsos) yang perlu diwaspadai.

Titi mengatakan, risiko pertama yakni terkait penyebaran hoaks, berita palsu, dan disinformasi materi yang sengaja dibuat-buat dan disamarkan sebagai kebenaran.

"(Hoaks) bertujuan untuk menurunkan kredilibitas dan integritas," kata Titi, dalam rapat kordinasi bertajuk 'Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan pada Tahapan Pemilu 2024', di Hotel Orchardz, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/11/2023).

Kedua, kata Titi, potensi penyebaran mis-informasi atau informasi yang keliru yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan.

"Perilaku non-autentik yang terkoordinasi (CIB) yang mengunakan akun palsu atau anonim yang terkoordinasi untuk menyesatkan pengguna platform. Seringkali melalui konten atau clickbait atau kumpulan buzzers," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Agam Ajak Pemilih Pemula di MTI Canduang Ikut Pengawasan Pemilu Partisipatif

Selanjutnya, potensi terjadinya kampanye jahat atau black campaign terkoordinasi yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan atau opsisi. Diikuti, potensi penggunaan bot atau sistem yang mensimulasikan manusia untuk mengarahkan topik yang sedang trend.

Baca juga: Perludem Soroti Ribuan Aparat Desa Dukung Gibran, Sebut Benih Pelanggaran Kampanye

Lebih lanjut, Titi mengatakan, potensi lainnya, yakni adanya influencers maupun buzzers uang yang mendorong topik atau isu tertentu agar menjadi populer.

Kemudian, potensi adanya aliran dana kampanye tak transparan, promosi yang mendorong politik identitas, penggunaan akun palsu, dan kekerasan gender berbasis online (KGBO) khususnya terhadap caleg perempuan.

 Bawaslu Ungkap Kampanye Ujaran Kebencian Dominasi Medsos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap kampanye bermuatan ujaran kebencian menjadi kerawanan paling banyak yang terjadi di media sosial pada tingkat provinsi.

Jumlahnya mencapai 50 persen. Disusul kampanye bermuatan hoaks sebesar 30 persen, dan kampanye bermuatan SARA 20 persen.

Baca juga: Bawaslu Agam Ajak Pemilih Pemula di MTI Canduang Ikut Pengawasan Pemilu Partisipatif

Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat launching 'Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Kampanye di Medsos' seperti disiarkan langsung Youtube Bawaslu RI, Selasa (31/10/2023).

"Kampanye bermuatan ujaran kebencian adalah indikator yang paling banyak terjadi pada kampanye di media sosial dengan persentase 50 persen, disusul kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong 30 persen, dan bermuatan SARA 20 persen. Artinya ujaran kebencian mendominasi," kata Lolly.

Data ini merupakan hasil dari identifikasi peristiwa dan kasus pelanggaran di Pemilu 2019, pemilihan sebelumnya, dan persiapan Pemilu 2024 lewat pendalaman ke pihak terkait yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perihal jumlah kejadian kerawanan kampanye di media sosial, Bawaslu mendapati ada 5 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang punya kasus kampanye bermuatan ujaran kebencian, kemudian 3 provinsi dan 26 kabupaten/kota yang punya kasus kampanye bermuatan hoaks, disusul kampanye bermuatan SARA pada 2 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

"Kalau di kabupaten/kota adalah hoaks, kalau di provinsi banyak ujaran kebencian," ungkapnya.

Baca juga: KPU Pariaman Catat 913 Pemilih Disabilitas di Pemilu 2024, Terbanyak Disabilitas Mental dan Fisik

Adapun media sosial sampai saat ini masih dinilai menjadi instrumen paling efektif untuk mengampanyekan agenda atau penyebarluasan informasi. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pengguna medsos di Indonesia.

Berdasarkan data We Are Social, jumlah pengguna internet pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 212,9 juta atau 77 persen dari total populasi.

Sebanyak 167 juta atau 60,4 persen adalah mengguna medsos aktif.

Kemudian 83,2 persen pengguna internet berselancar di dunia maya untuk tujuan menemukan informasi.(*)