Pemilu 2024

Ketua DPC PDIP Padang Kecewa Sikap Jokowi: Lebih Baik Tak Punya Kader Seperti Itu

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Albert Hendra Lukman mengaku kecewa kepada Presiden Jokowi b

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
TribunPadang.com/Wahyu Bahar
Ketua DPC PDIP Kota Padang Albert Hendra Lukman saat ditemui TribunPadang.com beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Albert Hendra Lukman mengaku kecewa kepada Presiden Jokowi begitu pula kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut dilontarkan Albert merespons dinamika politik Pemilihan Presiden (Pilpres) hari ini, dimana Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan resmi diusung menjadi bakal calon presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto, sementara partai berlambang banteng sudah mengusung calon sendiri yakni Ganjar Pranowo.

Dinamika politik tersebut, menurut Albert juga terkait dengan Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan malah merestui Gibran dilamar partai lain menjadi kontestan di Pilpres 2024.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi menunjukkan etika politik dan sopan santun yang tidak diperhatikan," kata Albert kepada TribunPadang.com melalui sambungan telepon," Senin (23/10/2023).

"Menurut kita itu tidak lagi menggambarkan sebagai pemimpin, mohon maaf lah, walaupun kami sangat terpukul dan sangat kecewa, bagi saya melihat sikap Jokowi di ujung jabatan ini, lebih baik kita tidak punya kader seperti itu," tambahnya.

Selain itu, menurutnya Gibran yang menjadi bacawapres dan akan berduet dengan Prabowo tidak menggambarkan sebagai kader PDI Perjuangan.

Anggota DPRD Sumbar ini menambahkan, sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan soal syarat capres menjadi sorotan publik, dan menguntungkan Gibran.

Baca juga: Daftar Nama Caleg DPRD Kabupaten Bekasi 2024 dari Partai Buruh, Dapil 1 hingga Dapil 7

"Itu yang menjadi keprihatinan kita terhadap kalang kabutnya Pak Jokowi di ujung jabatannya. Sidang MK akhirnya memperbolehkan Gibran maju menjadi cawapres, itu kan hampir 80 persen lah rakyat melihat itu suatu akal-akalan, tidak menggambarkan secara benar di MK, yang merupakan benteng konstitusi," ujar Albert.

Menurut Albert, bila MK diduga menguntungkan Gibran pada permohonan gugatan UU pemilu itu, bukan tidak mungkin ada kepentingan lain setelahnya, lantaran MK juga akan mengadili gugatan sengketa pemilu.

"Persoalannya sekarang, putusan itu ada keanehan, lalu, sengketa pilkada kan ke MK lagi, kalau rakyat sudah tak percaya terhadap MK mau jadi apa republik nanti," lanjut dia.

Akankah Jokowi dan Gibran akan Sanksi PDI Perjuangan? Ini kata Albert

Albert mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan ia menunggu keputusan Ketum Megawati dan DPP.

"Tentu kami menunggu dari Ibu Mega sebagai Ketum partai, karena beliau punya hitung-hitungan tersendiri, punya perhitungan yang matang, ditambah sikap ibu selama ini dalam menyikapi persoalan tak pernah krasak krusuk, tidak pernah beropini liar," kata Albert.

Menurutnya, sanksi pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran harus diperhitungkan secara matang.

"Misalnya kalau dipecat, tentu kelompok sana akan bermain playing victim-nya, orang yang merasa terzalimi, kita tunggu saja deklarasinya, kalau Gibran tidak menyampaikan surat pengunduran diri tentu otomatis dipecat," lanjut dia.

Baca juga: Daftar Nama Caleg DPRD Jawa Tengah 2024 dari PSI Dapil 5, Hanya Mengusung 3 Orang

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved