Sumatera Barat
Mendagri Sudah Tunjuk Pj Wako Pariaman dan Padang Panjang, Dilantik Gubernur Pekan Ini
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi dijadwalkan akan melantik dua penjabat (Pj) kepala daerah pada Kamis (12/10/2023) mendatang. Mahyeldi aka..
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi dijadwalkan akan melantik dua penjabat (Pj) kepala daerah pada Kamis (12/10/2023) mendatang.
Mahyeldi akan melantik penjabat Wali Kota Pariaman dan Padang Panjang yang SK penunjukannya tertanggal 7 Oktober 2023.
"Arahan pimpinan melalui kepala biro Adpim dilantik tanggal 12," ujar Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Sumbar, Agung Eka Mulya Dharma saat ditemui di ruangannya, Senin (9/10/2023).
Agung mengatakan bahwa penjabat Wali Kota Pariaman yang ditunjuk Mendagri ialah Roberia.
Roberia diketahui menjabat sebagai Direktur harmonisasi peraturan perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dilansir dari ditjenpp.kemenkumham.go.id, Roberia lahir di Bukittinggi tahun 1970 silam.
Sementara itu, penjabat Wali Kota Padang Panjang yang ditunjuk Mendagri ialah Sekretaris Daerah (Sekda) daerah tersebut, yakni Sonny Budaya Putra.
Baca juga: Jasman Rizal Dilantik jadi Pj Wali Kota Payakumbuh Meski Namanya Bukan Usulan Gubernur Sumbar
Agung menjelaskan, sebelum dua penjabat wali kota itu dilantik, kedua daerah itu dipimpin oleh pelaksana harian (Plh).
"Plh keduanya sekda masing-masing," ujar Agung.
Diketahui sebelumnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman; Genius Umar - Mardison serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang; Fadly Amran - Asrul mengakhir masa jabatannya hari ini, Senin (9/10/2023).
________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News
Hasil Open Tournament Mini Soccer Piala Panglima TNI, Ini Juara Saga FC, Mangkuto Alam & Ramadhan FC |
![]() |
---|
Pertama di Sumbar, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Kolaborasi PR-KKP BRIN Bidik Penelitian dan Seminar |
![]() |
---|
KemenHAM Sebut Kekerasan Seksual dan Penelantaran Jadi Kasus Menonjol Hak Anak di Sumbar |
![]() |
---|
KemenHAM Sumbar Bahas Hak Anak, Kekerasan Seksual Jadi Isu Utama |
![]() |
---|
BKKBN Sumbar Soroti Tantangan Pengasuhan 1.000 HPK, Implementasi di Daerah Masih Terkendala |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.