Kecewa Kaesang Gabung PSI, Ketua DPC PDIP Padang Singgung Jasa Partainya untuk Jokowi dan Keluarga

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Padang, Albert Hendra Lukman mengaku kecewa lantaran putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep memilih berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan bahkan kemudian diangkat jadi ketua umum.

Menurut Albert, masyarakat boleh saja menilai bahwa setiap orang, termasuk Kaesang punya hak berpolitik, dan juga bebas memilih partai tertentu.

Namun baginya sebagai kader PDI Perjuangan, berlabuhnya Kaesang di PSI tak benar secara etika politik.

Ia lantas menyinggung jasa PDI Perjuangan dalam perjalanan karier politik Jokowi, sejak terpilih jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga mengantarkan Jokowi menjadi presiden Indonesia dua periode berturut-turut.

"Kami kader PDI Perjuangan kecewa apa yang dilakukan Kaesang, mungkin masyarakat bisa menilai hak setiap orang punya pilihan politik, tapi mari lihat dari sisi yang lain, apa yang tidak PDI Perjuangan buat untuk Pak Joko Widodo Presiden RI yang ketujuh ini," ujar Albert kepada TribunPadang.com, Selasa (26/9/2023).

Albert bilang, jasa PDI Perjuangan bukan hanya kepada Jokowi seorang, namun juga terhadap keluarganya.

PDI Perjuangan, katanya, juga mengantarkan putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo 2021-2024.

Baca juga: Sukma Trianda Sebut ada Gempa Politik di Kopdarnas PSI Malam ini, Kaesang Pangarep jadi Ketum?

Selain itu, partainya juga mengantarkan menantu presiden, yaitu Bobby Nasution ke kursi Wali Kota Medan 2021-2024.

"Apakah kurang cukup PDI perjuangan berkorban untuk keluarga pak presiden? Ini yang kita pulangkan kembali," ucap Albert.

Di samping itu Albert menyampaikan, PDI Perjuangan jelas mengatur bahwa keluarga inti seorang kader tidak dibenarkan bergabung dengan partai lain selain partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Tentu masing-masing partai punya aturan main, PDI Perjuangan yang merupakan partai ideologi, partai kader, seperti yang disampaikan Pak Sekjend Hasto dan Pak Djarot, sebenarnya di suatu keluarga inti dilarang berbeda partai," kata anggota DPRD Sumbar ini.

Bahkan, kata dia, PDI Perjuangan juga memberikan sanksi tegas bila ada kader yang menyalahi aturan tersebut, contohnya saat Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dipecat gara-gara sang istri maju sebagai calon legislatif dari partai lain.

Balik lagi, kata dia, soal keluarga inti dan pilihan politik itu memang tafsiran orang bisa berbeda, misalnya Kaesang yang sudah berkeluarga dan telah keluar dari KK Presiden Jokowi.

Sebagian orang, ujar Albert, bisa menilai sah-sah saja Kaesang bergabung bahkan diangkat jadi ketua umum partai lain.

"Tapi kita harus melihat secara etika, politik ini harus ada etika dan sopan santun, kalau hanya berdasarkan alasan, alasan bisa dibuat. Apakah secara etika itu bisa diterima? Kita pulangkan lagi kepada masyarakat yang menilai," lanjut Albert.