POPULER PADANG: Nelayan Keluhkan Sulitnya Dapat BBM Subsidi dan PKL Pantai Padang Tolak Relokasi

TRIBUNPADANG.COM - Simak berita Populer Padang yang telah tayang selama 24 jam di Tribun Padang.

Ada berita tentang Nelayan di Padang Keluhkan Sulitnya Dapat BBM Subsidi, Lokasi SPBU Jauh dan Urus Izin Setiap Bulan.

Kemudian berita tentang PKL Pantai Padang Tolak Relokasi, Wako Sebut Tak Ada Solusi Lain: Mau Jualan di Atas Laut?.

Baca berita selengkapnya :

1. Sejumlah Nelayan di Kota Padang keluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk pergi melaut menangkap ikan.

Hal ini diungkapkan Roni, Ketua Forum Nelayan Pasie Nan Tigo, saat dialog bersama Wali Kota Padang Hendri Septa pada program walikota menyapa, Jumat (22/9/2023) sore.

Menurutnya, untuk bisa mendapatkan BBM subsidi di SPBU yang ditentukan, nelayan harus meminta surat izin kepada Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang.

Selain itu, jangka waktu berlaku surat tersebut hanya selama 30 hari saja. Kondisi ini menyulitkan nelayan karena harus setiap bulan mengurus surat izin.

Sementara terkadang cuaca sering buruk, nelayan tidak melaut, lalu saat akan melaut, surat izin membeli BBM sudah tidak berlaku atau lewat waktu 30 hari ini.

Maka nelayan terpaksa harus mengurus surat izin lagi. Kondisi ini membuat nelayan kesulitan.

"Namanya kampungnya nelayan, tetapi kami kesulitan mendapatkan mendapatkan BBM," ujar Roni.

Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan jauhnya lokasi mendapatkan BBM subsidi, yakni harus di SPBU Ganting Padang.

Roni berharap, ada solusi yang memudahkan nelayan-nelayan mendapatkan BBM di SPBU.

Menurutnya, setiap nelayan di jatah BBM subsidi 500 liter setiap bulan dan kondisi ini cukup, cuman kendalanya kesulitan mendapatkannya.

"Untuk itu kami memohon ke wali kota, namanya kampung nelayan, tapi kami sulit mendapatkan BBM," ujar Roni.

Merespons hal itu, Wali Kota Padang Hendri Septa berjanji akan mencarikan solusi agar nelayan di Padang dimudahkan mendapatkan BBM subsidi.

Hendri Septa mengaku keluhan para nelayan tersebut pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Menurutnya, pemerintah kota Padang akan mencoba berdialog dan menyampaikan persoalan ke pertamina.

"Kita lagi bicarakan, kita coba bertemu dengan Pertamina," ujar Hendri Septa. 

Baca juga: Belum Semua PKL Bersedia Direlokasi ke Pusat Kuliner Pantai Padang

2. Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Pantai Padang menolak direlokasi ke lokasi pasar kuliner di samping panggung Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Sudah dua hari PKL melakukan aksi penolakan di Pantai Padang, sejak Kamis (23/9/2023). Saat aksi sempat terjadi bentrok dengan petugas Satpol PP Padang.

Merespon hal tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan tidak ada solusi lain, PKL harus direlokasi agar pantai nyaman dan bersih.

Menurutnya, kebijakan penataan PKL Pantai Padang ini juga mendapat dukung hampir 900 ribu warga Padang.

Meskipun begitu, pemerintah tetap memperhatikan pedagang yang mencari rezeki di sana dengan menyediakan tempat tersendiri.

"PKL Pantai Padang sudah dikasih solusi untuk direlokasi, masih dak mau. Pedagang menolak, kenapa nolak? yang punya itu warga Padang," ujar Hendri Septa, Jumat (22/9/2023).

Hendri Septa menambahkan, saat penertiban beberapa waktu yang lalu, pedagang meminta dibina dan dicarikan tempat relokasi.

Namun setelah dicarikan, pedagang malah maunya berjualan di lokasi yang sama. Maka tidak ada solusi lain bagi PKL, selain harus pindah.

"Solusi lainnya? mau berjualan di atas laut? Mau berjualan di atas langit? Semuanya sudah kita pikirkan," ujar Hendri Septa.

Untuk itu, Hendri Septa berharap agar PKL ikutlah kebijakan pemerintah, karena sudah memikirkan semuanya. Apalagi menurut dia semua masyarakat mendukung agar pantai bersih, aman, nyaman, dan bebas dari PKL.

Pedagang Tolak Relokasi

Pedagang kaki lima (PKL) terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP Kota Padang di Jalan Samudera, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (22/9/2023).

Pantauan TribunPadang.com terlihat awalnya pedagang membentangkan spanduk pada saat kendaraan truk Satpol PP Kota Padang.

Akibat kejadian ini, truk milik Satpol PP Kota Padang tidak dapat lewat akibat dihadang pedagang.

Selanjutnya terjadi aksi tarik menarik antara pedagang kaki lima yang mayoritas ibu-ibu dengan petugas Satpol PP wanita.

Akibat kejadian ini terjadi keributan antara petugas dan pedagang yang berharap pemerintah memperbolehkannya lagi berjualan.

Selanjutnya Satpol PP Wanita diamankan dari dekat Monumen IORA Padang ke dekat Pantai Puruih atau depan Lapau Panjang Cimpago.

Saat diamankan, pedagang kaki lima tetap mengikuti dan akhirnya dua orang petugas Satpol PP Wanita dibawa naik ke atas mobil untuk diamankan dari lokasi penertiban.

Simur salah seorang pedagang mengatakan, ia akan berjualan kalau tidak datang pimpinan Pemerintah Kota Padang melihat PKL Danau Cimpago.

"Kami hanya menjual langkitang, pensi, dan kerupuk. Kenapa tidak boleh juga, bisa mati kami," kata Simur.

Ia merasa sedih terhadap anak-anak yang sudah tidak ada uang jajan ke sekolah.

"Kalau tidak hari ini, besok kami akan berjualan. Ini tentang hidup kami dan di sini kami mencari makan," katanya.

Simur menyebutkan sudah tujuh hari sejak penertiban tidak berjualan dan berharap pemerintah mempertimbangkan kembali larangan berjualan.

Sebelumnya diberitakan sejumlah PKL Pantai Padang berunjuk rasa sejak siang tadi di Jalan Samudera, Pantai Padang, Jumat (22/9/2023).

Mereka meminta agar mereka diperbolehkan untuk berjualan di bibir pantai padang. (*)