POPULER PADANG: PKL Cekcok dengan Satpol PP dan Ratusan Nelayan dapat Program BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Simak berita populer Padang yang tayang dalam 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Ada berita demo PKL Pantai Padang yang berujung cekcok dengan Satpol PP dan ratusan nelayan di Padang dapat program BPJS Ketenagakerjaan untuk jamin keamanan saat melaut.

Baca selengkapnya:

1. Unjuk Rasa di Pantai Padang, PKL Cekcok dengan Satpol PP, Minta Diizinkan Berjualan di Bibir Pantai

Pedagang kaki lima (PKL) terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP Kota Padang di Jalan Samudera, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (22/9/2023).

Pantauan TribunPadang.com terlihat awalnya pedagang membentangkan spanduk pada saat kendaraan truk Satpol PP Kota Padang.

Akibat kejadian ini, truk milik Satpol PP Kota Padang tidak dapat lewat akibat dihadang pedagang.

Selanjutnya terjadi aksi tarik menarik antara pedagang kaki lima yang mayoritas ibu-ibu dengan petugas Satpol PP wanita.

Akibat kejadian ini terjadi keributan antara petugas dan pedagang yang berharap pemerintah memperbolehkannya lagi berjualan.

Selanjutnya Satpol PP Wanita diamankan dari dekat Monumen IORA Padang ke dekat Pantai Puruih atau depan Lapau Panjang Cimpago.

Saat diamankan, pedagang kaki lima tetap mengikuti dan akhirnya dua orang petugas Satpol PP Wanita dibawa naik ke atas mobil untuk diamankan dari lokasi penertiban.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sejumlah PKL Pantai Padang Berunjuk Rasa Lagi, Hadang Truk Satpol PP yang Lewat

Simur salah seorang pedagang mengatakan, ia akan berjualan kalau tidak datang pimpinan Pemerintah Kota Padang melihat PKL Danau Cimpago.

"Kami hanya menjual langkitang, pensi, dan kerupuk. Kenapa tidak boleh juga, bisa mati kami," kata Simur.

Ia merasa sedih terhadap anak-anak yang sudah tidak ada uang jajan ke sekolah.

"Kalau tidak hari ini, besok kami akan berjualan. Ini tentang hidup kami dan di sini kami mencari makan," katanya.

Simur menyebutkan sudah tujuh hari sejak penertiban tidak berjualan dan berharap pemerintah mempertimbangkan kembali larangan berjualan.

Sebelumnya diberitakan sejumlah PKL Pantai Padang berunjuk rasa sejak siang tadi di Jalan Samudera, Pantai Padang, Jumat (22/9/2023).

Mereka meminta agar mereka diperbolehkan untuk berjualan di bibir pantai padang. 

2. 238 Nelayan di Padang Dapat Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Keselamatan saat Melaut

Sebanyak 238 nelayan di Kota Padang mendapatkan jaminan bekerja dengan didaftarkan dan dibayarkan kepesertaannya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan secara simbolis BPJS Ketenagakerjaan ke nelayan dilakukan oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa, Jumat (22/9/2023) di Kampung Nelayan Pasia Nan Tigo, Kota Padang.

"Kita ingin memberikan perhatian lebih banyak ke masyarakat, hari ini kita diberikan BPJS untuk memberikan jaminan keselamatan nelayan," ujar Hendri Septa.

Hendri Septa menambahkan sebanyak 238 nelayan ini berasal dari lima kecamatan yang berada di sepanjang pantai, yakni Koto Tangah, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Utara dan Lubuk Begalung.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padang akan mendata lagi nelayan lain, sehingga nelayan-nelayan yang sesuai syarat bisa didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Syukral Syaukani mengatakan, program ini merupakan kerja sama pemerintah kota, dengan pemerintah Provinsi Sumbar dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembayaran kepesertaan nelayan di BPJS Ketenagakerjaan berasal dari anggaran provinsi.

Baca juga: 98 Persen Warga Padang Terdaftar Program JKN, BPJS Padang Sebut yang Aktif Hanya 75 Persen

Sementara, Pemerintah Kota Padang melalui dinas perikanan dan pangan melakukan pendataan nelayan yang sesuai dengan syarat yang berhak mendapatkan.

Lanjutnya, BPJS ketenagakerjaan ini jaminan keselamatan nelayan selama melaut dan maupun saat tidak melaut.

"Program ini berlanjut setiap tahun anggaran," ujar Syukral Syaukani

Syukral Syaukani mengatakan, program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Padang ini akan dilakukan berkelanjutan.

Sebab, dari 7.570 nelayan di Padang, belum ada yang memiliki jaminan dalam bekerja.

"Kartu ini mulai berlaku bulan ini," katanya.

Syukral Syaukani menambahkan sebelumnya pemerintah Kota Padang sudah anggarkan Rp 80 Juta pada tahun 2023.

Namun karena terjadi refocusing anggaran, maka program tersebut tidak jadi terlaksana.

"Untungnya ada program ini sehingga 238 nelayan mendapatkannya," katanya.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News