KPU Revisi DCS Caleg DPRD Sumbar, Bacaleg Partai Buruh di Dapil Sumatera Barat II Bertambah

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - KPU Sumatera Barat (Sumbar) merevisi daftar calon sementara (DCS) Caleg DPRD Sumbar untuk Pemilu 2024.

Perubahan itu ditetapkan KPU Sumbar melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar Nomor 40 Tahun 2023.

Keputusan tertanggal 29 Agustus 2023 ini dikeluarkan mengubah keputusan sebelumnya yang teregister dengan nomor 39 Tahun 2023.

Baca juga: DCS Caleg DPRD Sumbar Dapil I: Partai Buruh Hanya Ajukan Tujuh Calon dari 10 Kuota Tersedia

Adapun dalam surat keputusan itu, KPU Sumbar mengubah DCS Caleg dari Partai Buruh untuk Dapil Sumbar 2 yang meliputi Padang Pariaman dan Pariaman.

Pada keputusan sebelumnya, hanya ada empat Bacaleg dari Partai Buruh yang lolos masuk DCS. 

Keempatnya adalah Ali Nurdin Syam, Syahril Chaniago, Asma Khairawati, dan Afriadi.

Kemudian setelah perubahan bertambah satu lagi Bacaleg dari Partai Buruh yang lolos masuk DCS, yaitu Ratna Dewi.

Sehingga, penambahan ini membuat persentase keterwakilan perempuan Bacaleg Partai Buruh menjadi 40 persen untuk Pemilu 2024 yang sebelumnya 25 persen.

Rinciannya, dari total lima orang Bacaleg, dua di antaranya merupakan perempuan.

Baca juga: KPU se-Sumatera Barat Terima 58 Laporan Masukan & Tanggapan Masyarakat Terkait DCS Caleg DPRD

KPU Terima Laporan Masyarakat terkait DCS Caleg

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) menerima 58 laporan masukan dan tanggapan masyarakat, terkait hasil putusan DCS Caleg DPRD untuk Pemilu 2024.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi mengatakan, laporan yang diterima KPU provinsi sebanyak lima laporan.

Sementara laporan ke KPU kabupaten/kota di Sumbar sebanyak 53 laporan.

Jons Manedi membeberkan, terkait lima laporan masukan dan tanggapan masyarakat ke KPU Sumbar terhadap DCS itu untuk tiga partai politik.

"Pertama terkait kegandaan calon DPRD Provinsi dengan DPRD Kota Bukittinggi. Kedua, terkait dukungan terhadap salah satu calon, yaitu memberikan tanggapan positif berupa dukungan terhadap si calon," katanya, Rabu (30/8/2023).

Kemudian, lanjut Jons Manedi, tiga tanggapan atau masukan lainnya terhadap salah satu calon dalam satu partai.

Tanggapan itu tidak memberikan dukungan terhadap calon tersebut untuk melanjutkan proses pencalonan sebagai Bacaleg DPRD provinsi.

Sementara 53 laporan masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS di kabupaten/kota yaitu di KPU Pesisir Selatan sebanyak 17 laporan, KPU Sijunjung 11 laporan, KPU Padang Pariaman tiga laporan, KPU Lima Puluh Kota satu laporan.

Lalu, KPU Dharmasraya tiga laporan, KPU Pasaman Barat satu laporan, KPU Padang satu laporan, KPU Sawahlunto satu laporan, KPU Bukittinggi 13 laporan, dan KPU Kota Pariaman dua laporan.

Jons Manedi menyampaikan, atas tanggapan atau laporan yang disampaikan masyarakat ke KPU, pihaknya sudah menyurati parpol yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan memberikan ruang kepada Bacaleg untuk mengklarifikasi kepada parpol.

Ia mengatakan, KPU Sumbar menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Kemudian partai akan melakukan klarifikasi internal ke kadernya dari tanggal 1-7 September 2023.

"Partai politik masih mempunyai waktu hingga tanggal 7 September 2023, untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU. Kami akan menerima hasil klarifikasi dari parpol mulai tanggal 1 sampai dengan 7 September mendatang," imbuhnya.

Lanjut dia, KPU akan mencermati dan merapatkan untuk memberi untuk memberikan status bakal calon yang mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat.

Kalau nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), maka parpol masih bisa mengajukan pengganti bakal calon sementara tersebut diberikan batas waktu tanggal 14 hingga 20 September 2023.

"Proses ini tetap berlanjut hingga nanti di rancangan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPU telah mengumumkan DCS sejak 19 Agustus hingga 23 Agustus 2023 lalu. Data laporan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS diterima KPU sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News