Soal Dinasti Politik, Pengamat Sebut Bukti Gagalnya Kaderisasi Partai dan Ajang Aji Mumpung Politisi

TRIBUNPADANG.COM - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta menyebut fenomena dinasti politik merupakan bukti gagalnya partai melakukan kaderisasi dan ajang aji mumpung bagi politisi dan keluarganya.

Hal ini disampaikannya merespons maraknya dinasti politik yaitu politisi yang membawa serta sejumlah anggota keluarganya ikut kontestasi Pemilu 2024.

Andri Rusta mengatakan, fenomena dinasti politik secara aturan memang tidak ada yang dilanggar sebab warga negara punya hak memilih dan dipilih. Namun Andri hanya menyoroti dinasti politik dalam etika berdemokrasi.

Menurut Andri, dinasti politik menggambarkan dua hal. Pertama, dinasti politik yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa partai politik gagal untuk dalam hal kaderisasi.

"Artinya parpol kekurangan tokoh dan kader untuk dijadikan tokoh politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik," ujar Andri Rusta pada Selasa (22/8/2023).

Baca juga: KPU Agam Umumkan DCS Caleg DPRD dari 16 Partai Politik, Tak Ada dari Partai Garuda dan PKN

Artinya, parpol juga tidak bisa memilih kader dan menunjukkan kader-kader berkualitas selain di lingkaran parpol itu.

Tak dipungkiri, katanya praktik dinasti politik ini terjadi di partai-partai besar dan sudah punya basis suara.

Kedua, dinasti politik juga bisa juga dimaknai sebagai aji mumpung yang dimanfaatkan politisi.

"Mumpung suaminya menjabat sebagai gubernur, dia mencalonkan sebagai anggota DPR, suara si bapak sudah cukup lumayan, anaknya ikut di pemilihan yang sama," kata dia.

"Berkenaan dengan itu, ya pemilu dan demokrasi di Indonesia masih gitu-gitu saja," tambah peneliti Spektrum Politika Institute ini.

Bila dinasti politik terus terjadi, menurut Andri akan jadi preseden buruk bagi demokrasi, meski kata dia, tak ada aturan yang dilanggar.

Baca juga: KPU Padang akan Siapkan 8 TPS Khusus pada Pemilu 2024, Simak Sebarannya

"Kita tentu ingin keberagaman dan kualitas untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai kepentingan keluarga di atas kepentingan publik," ujar dia.

Andri Rusta menyebut bahwa masyarakat pemilih harus semakin cerdas untuk memilih calon wakil rakyat atau pemimpin di pemilu ke depannya. Hal itu juga dilontarkannya terkait dinasti politik yang menjamur di Indonesia, dan juga di Sumbar.

"Sekarang tinggal lagi mencerdaskan masyarakat untuk memilih kandidat yang berkompeten. Kalau kandidat berasal dari dinasti politik ini hanya menumpang nama saja dari keluarga, tentu PR bersama bagi masyarakat untuk tidak memilihnya," kata Andri.

Ia menilai masyarakat tentu berharap ada variasi di jajaran anggota legislatif. Selayaknya, kata dia, di kursi dewan atau kepala daerah itu ada keberagaman, sehingga meningkatkan kualitas untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat.