Maju Caleg Bersama Anak dan Istri, Mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno: Tak Ada Aturan Dilanggar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut tak ada aturan yang dilanggar terkait dirinya maju caleg DPR RI bersama sejumlah anggota keluarganya.

Sebagaimana diketahui, Irwan bersama sejumlah keluarganya akan ikut bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tingkat DPR RI.

Irwan Prayitno sebelumnya sudah menyatakan akan mencaleg tingkat DPR RI di Dapil III Sumatera Utara (Sumut).

Irwan Prayitno bersama istri, anak, menantu, dan besannya akan maju menjadi anggota DPR RI lewat partai politik yang sama yakni PKS.

Dilansir dari daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Irwan Prayitno akan nyaleg lewat PKS dan bernomor urut 1.

Sementara itu, istri Irwan Prayitno yakni Nevi Zuairina merupakan petahana DPR RI Dapil II Sumbar yang meliputi wilayah Kota Bukittinggi, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat.

Kini, ia juga akan maju kembali untuk ikut kontestasi di Pileg 2024 tingkat DPR RI. Namanya tercantum di DCS dari PKS dengan nomor urut 1 di Dapil II Sumbar.

Baca juga: DCS Caleg DPRD Sumbar Dapil I dari PKS, Ada Nama Mantan Ketua Baznas Kota Padang Episantoso

Karir politik pasangan Irwan Prayitno dan Nevi Zuairina tak hanya sampai di situ saja, lantaran buah hati mereka yaitu Ibrahim Irwan Prayitno juga akan mencaleg untuk hajatan Pileg 2024 tingkat DPR RI.

Ibrahim tercacat sebagai bacaleg PKS. Merujuk DCS DPR RI yang diumumkan KPU, Ibrahim bernomor urut 8 dan akan bertarung di Dapil I Sumbar yang meliputi wilayah Padang, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, Tanah Datar, Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya.

Selanjutnya, besan Irwan Prayitno dan Nevi Zuairina, Hermanto juga kembali mencalon sebagai anggota DPR RI Dapil I Sumbar. Di DCS, ia bernomor urut 2.

Hermanto ialah petahana DPR RI Dapil I Sumbar, pada Pileg 2019 lalu ia berhasil meraih satu kursi legislator dan berkantor di Senayan.

Diketahui anak Hermanto, Aisyah Ramadhani merupakan istri dari Jundy Fadhillah yang merupakan anak Irwan Prayitno.

Informasi yang dihimpun TribunPadang.com, menantu Irwan Prayitno, yaitu Irfan Aulia juga tercantum di DCS DPR RI. Irfan yang juga berbaju PKS maju di Dapil Kepulauan Riau dan bernomor urut 2.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan pada 7 Partai Politik di DCS DPRD Padang Masih 29 PersenIrfan Aulia merupakan suami dari Waviyatul Ahdi yang merupakan anak Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno yang dikonfirmasi TribunPadang.com pada Senin (21/8/2023) malam membenarkan bahwa ia, istri, anak, besan dan menantunya akan mencaleg tingkat DPR RI dari partai yang sama, yakni PKS.

Menurutnya, dinasti politik itu sah-sah saja selama tidak menggunakan kekuasaan dan memang calon yang bersangkutan punya kompetensi.

"Yang jadi masalah kalau mereka memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Kalau dia mampu, potensinya bagus, punya keinginan, kan tak ada masalah. Selain itu ga ada aturan dan norma yang dilanggar," ujar Irwan Prayitno.

Sebelumnya, Irwan Prayitno menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah tidak berminat menduduki kursi pejabat publik, namun keikutsertaannya sebagai caleg untuk 2024 nanti karena perintah partai.

"Ketika banyak orang yang masuk ke politik tanpa kompetensi. Saya punya kompetensi, siapa yang meragukan saya. Kenapa saya ndak boleh masuk (ke politik)?" ujar Gubernur Sumbar periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan pada 7 Partai Politik di DCS DPRD Padang Masih 29 Persen

Lalu, ia meluruskan komentar miring soal dinasti politik, kala istri dan anaknya juga akan mencaleg di pemilu 2024.

"Misalnya di saya, anak saya 10 orang, bapaknya politisi, ibunya politisi, masa anaknya satu masuk politik aneh. Malah aneh ketika anak saya 10 orang tak satupun jadi politisi. Selain itu anak saya kerja profesional, dokter, di perusahaan, bisnis, cuma satu aja masa dipersoalkan," tambahnya.

Terkait putranya yang maju di Pileg 2024 nanti, Irwan Prayitno mengaku tidak sekalipun mendorong Ibrahim untuk terjun ke dunia politik.

Malah, kata dia, mulanya Ibrahim telah digaet oleh partai lain, bukan PKS. "Awalnya, tanpa saya ketahui sudah ada partai yang menggaet Ibrahim untuk caleg DPR RI, awalnya dia tak enak juga kalau di PKS karena ada ayah ibunya," ujarnya.

"Namun akhirnya PKS Sumbar mengajak Ibrahim, saya minta tanya langsung ke Ibrahim. Akhirnya Ibrahim di deketin PKS, supaya satu jalur dengan ayah ibunya dan kampanyenya enak. Sebenarnya saya juga ndak mau, cukuplah ibu, tapi ketika anak saya berkeinginan tentu saya ndak bisa larang," lanjut Irwan Prayitno.

Sementara soal istrinya, Irwan Prayitno juga membeberkan bahwa Nevi Zuairina terjun ke dunia politik itu setelah dirinya 20 tahun menjabat di legislatif dan eksekutif.

Istrinya, Nevi Zuairina pertama kali mencaleg pada 2019, saat Irwan Prayitno memasuki 10 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumbar.

Baca juga: Survei Terupdate Polstra: Partai Gerindra Unggul 19,6 Persen di Sumbar, Disusul PKS

"Istri saya bisa ngalahin incumbent, artinya istri saya bekerja dan punya potensi, bukan karena suami," ujar dia.

Balik lagi, kata dia, yang tak diperbolehkan dalam hal ini ialah mengandalkan kekuasaan keluarga. "Sekarang saya tak punya kekuasaan, Ibrahim maju karena keinginan sendiri," imbuhnya.

Di samping itu, Irwan Prayitno menyinggung bahwa hal yang dialaminya juga terjadi di politik nasional, bahkan hingga ke Sumbar.

Irwan Prayitno menyebut, hal itu terjadi bukan hanya di partainya, melainkan di partai lain atau politisi lain di Sumbar.

Ia menyebut bahwa dalam hal ini publik tentu bisa menyoroti juga politisi lain yang keluarganya maju sebagai caleg.

"Kini, hak masyarakatlah untuk memilih siapa calon terbaik yang punya kompetensi, kalau tidak suka dengan calonnya ya tak usah dipilih," pungkas dia.

Baca juga: Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi: Siapapun Bacawapres asal Anies Presidennya, Kita Setuju!

Analisa Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Andalas Andri Rusta menyebut bahwa dinasti politik secara aturan memang tidak ada yang dilanggar. Setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Namun Andri hanya menyoroti dinasti politik dalam etika berdemokrasi.

Menurut Andri, dinasti politik menggambarkan dua hal. Pertama, dinasti politik yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa partai politik gagal untuk dalam hal kaderisasi.

"Artinya parpol kekurangan tokoh dan kader untuk dijadikan tokoh politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik," ujar Andri Rusta pada Selasa (22/8/2023).

Artinya, parpol juga tidak bisa memilih kader dan menunjukkan kader-kader berkualitas selain di lingkaran parpol itu.

Tak dipungkiri, katanya praktik dinasti politik ini terjadi di partai-partai besar dan sudah punya basis suara.

Kedua, dinasti politik juga bisa juga dimaknai sebagai aji mumpung yang dimanfaatkan politisi.

"Mumpung suaminya menjabat sebagai gubernur, dia mencalonkan sebagai anggota DPR, suara si bapak sudah cukup lumayan, anaknya ikut di pemilihan yang sama," kata dia.

Baca juga: PKS Sumbar Usulkan Irwan Prayitno, dan Mahyeldi pada Pilpres 2024

"Berkenaan dengan itu, ya pemilu dan demokrasi di Indonesia masih gitu-gitu saja," tambah peneliti Spektrum Politika Institute ini.

Bila dinasti politik terus terjadi, menurut Andri akan jadi preseden buruk bagi demokrasi, meski kata dia, tak ada aturan yang dilanggar.

"Kita tentu ingin keberagaman dan kualitas untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai kepentingan keluarga di atas kepentingan publik," ujar dia.

Pentingnya Pencerdasan Pemilih

Andri Rusta menyebut bahwa masyarakat pemilih harus semakin cerdas untuk memilih calon wakil rakyat atau pemimpin di pemilu ke depannya. Hal itu juga dilontarkannya terkait dinasti politik yang menjamur di Indonesia, dan juga di Sumbar.

"Sekarang tinggal lagi mencerdaskan masyarakat untuk memilih kandidat yang berkompeten. Kalau kandidat berasal dari dinasti politik ini hanya menumpang nama saja dari keluarga, tentu PR bersama bagi masyarakat untuk tidak memilihnya," kata Andri.

Baca juga: Aboe Bakar Al Habsyi Imbau Kader PKS Menangkan Anies Baswedan di Sumbar, Sampaikan Empat Arahan

Ia menilai masyarakat tentu berharap ada variasi di jajaran anggota legislatif. Selayaknya, kata dia, di kursi dewan atau kepala daerah itu ada keberagaman, sehingga meningkatkan kualitas untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat.

"Nanti kalau mereka yang terpilih itu-itu saja tidak sehat juga demokrasi kita," ujar dia.

"Kalau memang seorang calon berkompeten silahkan dipilih, dan jika ada calon lain demi keberagaman demi tak ada monopoli kekuasaan dari kelompok tentu kita berharap ada varian atau penyegaran di legislatif nantinya," tambah Andri.

Terakhir, pengajar di Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas ini berharap masyarakat juga mesti lebih partisipatif, sehingga aspirasi politik juga harus ditingkatkan.(*)