Parpol dan Capres Diminta Bawa Isu Lapangan Kerja dan Bahan Pokok untuk Tarik Simpati Warga Sumbar

TRIBUNPADANG.COM - Isu lapangan pekerjaan hingga bahan pokok menjadi masalah utama yang dinilai bisa tarik simpati warga Sumatera Barat (Sumbar) di momen Pemilu 2024.

Fakta itu diketahui berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada periode 26 Juni sampai 10 Juli 2023. Hasilnya, mayoritas dari responden menyatakan masalah lapangan pekerjaan masih menduduki urutan paling atas.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya mengatakan, sebanyak 34,4 persen responden yang menyatakan bahwa masalah lapangan pekerjaan masih menjadi momok bagi warga Sumbar.

"Apa yang menjadi konsen warga Sumbar? paling tinggi adalah menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran," katanya melansir Tribunnews.com, Kamis (3/8/2023).

Ia menuturkan bahwa masalah kedua yang juga masih menjadi momok adalah pengendalian harga bahan pokok. Setidaknya ada 16,2 persen responden yang menyoroti masalah tersebut.

Baca juga: Syarat Pindah Memilih Pemilu 2024, Pemilih Pindah Domisili, Tugas Belajar hingg Dirawat di RS

"Di sumbar isunya adalah job creation. Sementara isu kebutuhan bahan pokok berada di peringkat kedua tapi selisihnya jauh dengan isu penciptaan lapangan pekerjaan," jelasnya.

Namun, ada isu-isu lain yang menjadi sorotan dari warga Sumbar. Isu tersebut adalah pembangunan infrastruktur sebesar 8,8 persen, pemerataan pendapatan 6,8 persen, keamanan dan ketertiban 6,8 persen dan perbaikan kualitas pendidikan 4,9 persen.

Kendati begitu, kata Burhanuddin, isu tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan isu lapangan pekerjaan yang menjadi masalah utama warga Sumbar.

"Jadi partai partai dan capres isu yang dianggap lebih mendesak bagi warga Sumbar itu isu lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Sebagai informasi, metode survei yang dipakai Indikator Politik Indonesia memakai multistage random sampling. Dalam survei ini, ada 810 responden yang juga warga Sumatera Barat yang dilibatkan.

Adapun margin of error dalam survei ini mencapai sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen di masing-masing daerah pemilihan (dapil) dan 2,7 persen di tingkat provinsi.