Puluhan Orang dari Air Bangis Gelar Demo Tandingan, Usung Narasi Dukung Gubernur & Rencana PSN

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan orang yang juga mengaku berasal dari Air Bangis turut menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (2/8/2023).

Kelompok kedua ini datang setelah sekitar 1.500-an warga dari Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis, berunjuk rasa di depan kantor gubernur sejak Senin (31/7/2023).

Dari orasi yang dibawakan, unjuk rasa oleh lebih kurang 70 orang ini mengusung narasi mendukung Gubernur Sumbar untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah

Mereka juga menolak semua narasi yang disampaikan oleh massa yang telah tiga hari berdemonstrasi di kantor gubernur.

Sehingga aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu pro dan kontra terhadap kebijakan gubernur.

Perwakilan dari kelompok kedua ini, Gusri Fendra (48), menuding kalau 1.500-an warga yang berdemo sejak Senin lalu, bukanlah penduduk asli Air Bangis.

"Di sini yang warga Air Bangis. Mereka itu pendatang," katanya kepada wartawan.

Di lain sisi, sekitar 1.500-an warga yang tinggal dan menetap di Jorong Pigogah Patibubur mengaku bahwa mereka sudah menetap di Air Bangis sejak lama.

Adapun tuntutan dari seribuan warga ini yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Baca juga: PBHI Sumbar Nilai Tuntutan Masyarakat Air Bangis Sangat Realistis, Bisa Dikabulkan Gubernur

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Baca juga: Hari Ketiga Warga Air Bangis Demo Gubernur Sumbar, Akan Bertahan Sampai Permasalahan Selesai

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Masuki Hari ke-3, Warga Air Bangis Pasaman Barat Demo Lagi Gubernur Sumbar

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News