Jurnalis Pasbar Serahkan Donasi untuk Warga Air Bangis yang Demo di Kantor Gubernur Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Jurnalis dari Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan bantuan berupa makanan dan pakaian kepada warga Air Bangis yang sudah tiga hari berunjuk rasa di Kota Padang.

Penggalangan donasi tersebut digagas oleh sejumlah jurnalis asal Pasaman Barat yang prihatin atas kondisi massa yang berdemo selama dua hari terakhir.

Perwakilan jurnalis, Andika mengatakan, bantuan kemanusiaan ini dikumpulkan atas rasa kemanusiaan.

Baca juga: Dapur Umum Masyarakat Air Bangis Masak 2.000 Bungkus Nasi untuk Demo Hari Ini, Lauk Mulai Kurang

"Ini adalah donasi kemanusiaan yang digalang di Pasaman Barat oleh warga, baik yang di sana maupun yang di rantau," kata Andika saat menyerahkan paket bantuan di Masjid Raya Sumbar, Rabu (2/8/2023).

Andika menuturkan donasi ini dikumpulkan karena kondisi masyarakat yang kedinginan dan kekurangan makanan pasca unjuk rasa Selasa kemarin.

"Kami melihat di berbagai pemberitaan banyak warga yang kedinginan dan kekurangan pakaian. Tadi malam mulai kami kumpulkan donasi dan menyerahkannya hari ini," kata Andika.

Adapun paket bantuan yang diserahkan yaitu 90 bungkus nasi dan satu karung pakaian dari masyarakat Ophir, Pasaman Barat.

Selain itu juga ada bantuan berupa makanan ringan, obat-obatan dan popok bayi.

Diberitakan sebelumnya, lebih kurang 1.500 warga dari Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, berdemo di kantor gubernur Sumbar sejak Senin (31/7/2023).

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah

Aksi unjuk rasa saat ini sudah memasuki hari ketiga. Warga yang berdemonstrasi menginap di Masjid Raya Sumatera Barat dan mendirikan dapur umum di sana.

Tuntutan Massa

Empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Baca juga: PBHI Sumbar Nilai Tuntutan Masyarakat Air Bangis Sangat Realistis, Bisa Dikabulkan Gubernur

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News