Dapur Umum Masyarakat Air Bangis Masak 2.000 Bungkus Nasi untuk Demo Hari Ini, Lauk Mulai Kurang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Hari ketiga demonstrasi, dapur umum yang dibuat warga Air Bangis, Pasaman Barat (Pasbar) di halaman Masjid Raya Sumbar masih beroperasi, Rabu (2/8/2023).

Pantauan TribunPadang.com, sejumlah ibu-ibu tampak sibuk memasak nasi. 

Nasi yang sudah dimasak kemudian dibungkus oleh sekelompok ibu-ibu lainnya. Mereka bergantian membungkus satu persatu nasi.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah

"Kita siapkan sekitar 2.000 bungkus nasi," ujar salah seorang warga Eni Herawati, saat ditemui, Rabu (2/8/2023).

Menurut Eni, semua peralatan masak dibawa dari kampung halaman, termasuk beras, kayu dan peralatan lainnya.

Namun persediaan bahan makanan yang akan dimasak sudah habis, sebab hanya disiapkan untuk dua hari.

Untungnya sejumlah bantuan sudah berdatangan. Termasuk dari Pemprov Sumbar.

"Untuk hari ini ada yang dibeli, termasuk kayu dan sudah ada juga yang mengantarkan bantuan," ujarnya.

Eni mengaku, yang kurang saat ini sambal dan lauk pauk. Sebab tidak lagi masak sementara bantuan yang diberikan belum mencukupi.

Baca juga: PBHI Sumbar Nilai Tuntutan Masyarakat Air Bangis Sangat Realistis, Bisa Dikabulkan Gubernur

"Terpaksa sambal seadanya," ujarnya.

Diketahui, sudah dua hari ribuan warga Pasaman Barat menggelar aksi ke Kantor Gubernur Sumbar. Mereka membawa keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak balita.

Tuntutan Massa

Masyarakat Air Bangis melayangkan empat tuntutan kepada Gubernur, di antaranya membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Baca juga: Hari Ketiga Warga Air Bangis Demo Gubernur Sumbar, Akan Bertahan Sampai Permasalahan Selesai

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Baca juga: Setelah Demo 2 Hari, Masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Dijanjikan Jumpa Gubernur Sumbar Hari Ini

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News