Di Bawah Guyuran Hujan, Ribuan Warga Pasbar Masih Berunjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Di bawah guyuran hujan, ribuan warga Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat masih bertahan di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (1/8/2023).

Warga masih bertahan hingga sore ini karena menunggu Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk menemui mereka.

Sebagian warga tampak mengenakan jas hujan, sementara yang lainnya tetap bertahan meski berbasah-basahan.

Hujan yang semakin deras tak membuat warga surut. Terpal plastik dibentangkan agar sebagian warga bisa berteduh.

Sore ini, perwakilan warga meminta perwakilan dari pejabat Pemprov Sumbar untuk memberikan kepastian kapan Mahyeldi menemui mereka.

"Pantang pulang sebelum menang," ucap seorang orator dari BEM Sumatera Barat yang ikut mengawal unjuk rasa warga ini.

Baca juga: Warga Air Bangis Pasbar Lanjutkan Demo Kantor Gubernur Sumbar di Tengah Guyuran Hujan Lebat

"Sebenarnya, sejak 2016 lalu kami sudah letih berurusan dengan ini, hingga puncaknya beberapa waktu lalu ada warga yang ditangkap, seorang tauke sawit yang membeli sawit dari warga setempat, sedangkan itu hasil perkebunan masyarakat, bukan buah curian," ujar salah seorang perwakilan warga, Suharto (41), Selasa (1/8/2023).

Diketahui, unjuk rasa di kantor Gubernur Sumbar ini sudah berlangsung selama dua hari.

Masyarakat Air Bangis beramai-ramai berteriak agar Gubernur membebaskan lahan mereka dari skema hutan tanaman rakyat yang dinilai merugikan mereka.

"Tuntutannya kami inggin dibebaskan mencari mata pencaharian kami, tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti, selesaikan konflik lahan dan bebasan rekan kami yang ditangkap," ujar Kordinator lapangan aksi damai masyarakat Air Bangis, Haris Ritonga (36), Selasa (31/7/2023).

Menurut Haris, permasalahan di negerinya sudah berlangsung lama. Ia bersama sekitar 4.000 jiwa lainnya tinggal di hutan kawasan secara turun-temurun sejak 1970-an.

Baca juga: Gusniar Tempuh 300 Km Naik Pikap dari Air Bangis untuk Temui Gubernur Sumbar, Semoga Kami Didengar

Namun tiba-tiba saja, pada tahun 2016, muncul Program Hak Tanaman Rakyat (HTR) di perkebunan mereka tersebut.

"Sejak itu, muncul masalah bertubi-tubi, puncaknya kemarin, masyarakat yang sedang panen ditangkap," kata Haris, Selasa (31/7/2023).

Haris menambahkan masyarakat sekarang takut panen sawit, sementara bertani sawit satu-satunya mata pencaharian.