Ramai ASN Pemko Padang Pindah ke Pemprov Sumbar, Pengamat Singgung Faktor Kedekatan dengan Gubernur

ASN Pejabat Pemerintah Kota Padang marak pindah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).

|
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Rahmadi
Pemprov Sumbar
Kasatpol PP Kota Padang Mursalim dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin (24/7/2023). Mursalim merupakan salah satu ASN Pemko Padang yang 'hijrah' ke Pemprov Sumbar. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- ASN Pejabat Pemerintah Kota Padang marak pindah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). Terbaru, Kasatpol PP Padang Mursalim dilantik menjadi Kabiro Setda Adpim Sumbar.

Pengamat Politik Hardi Putra Wirman menilai fenomena tersebut harus dilihat apakah kebijakan untuk memindahkan pejabat tersebut sudah sesuai dengan prinsip the right man in the right place, kalau sudah tentu tidak ada persoalan.

Namun apabila hanya faktor kedekatan dan ingin memperkuat posisi Gubernur Mahyeldi dalam pemerintahan, tentu ini sangat tidak bijak.

"Kalau memang yang dibawa adalah orang-orang dekat Buya Mahyeldi, maka dilihat dari sisi politiknya, apalagi Pilkada atau Pilgub sudah semakin dekat dan kondisi sangat menguntungkan Buya Mahyeldi, karena sudah satu misi dengan buya Mahyeldi," ujar Hardi Putra Wirman, Kamis (27/7/2023)

Dosen UIN Bukittinggi menambahkan maraknya pejabat Pemko Padang pindah ke Pemprov Sumbar akan mempengaruhi dan menjadi polemik bagi ASN Provinsi Sumbar. Ini karena akan mengancam posisi Eselon II dan III yang sudah lama berkarir di Pemprov Sumbar. 

Baca juga: Banyak Kepala OPD Pindah ke Pemprov Sumbar, Hendri Septa: Pemko Padang Tidak Kekurangan ASN Hebat

"Yang semula mereka bisa menduduki jabatan tersebut, ternyata diisi oleh pejabat-pejabat yang berasal dari Pemko Padang, dan akan memunculkan rasa ketidak sukaan terhadap pejabat-pejabat yang baru dilantik tersebut," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga harus adil, dalam artian membuka kesempatan yang sama bagi pejabat dari kabupaten kota lain untuk pindah.

"Pemprov harus adil, karena dalam pemerintahan yang memimpin harus memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni," tambahnya. 

Ia menambahkan dalam proses perekrutan pejabat Pemprov Sumbar juga harus memakai prinsip transparan dan akuntabel sehingga tidak muncul sentimen negatif dari ASN dan masyarakat. 

"Bagaimana kita bicara good and clean governance kalau yang duduk dalam posisi-posisi penting pemerintahan adalah faktor kedekatan," katanya.

Baca juga: Promo Tahun Ajaran Baru 2023, Bank Nagari Beri Pinjaman ASN, Pegawai & Pensiunan

Pengamat Politik Hardi Putra Wirman
Pengamat Politik Hardi Putra Wirman.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Padang berbondong-bondong pindah ke Pemprov Sumatera Barat (Sumbar). 

Terbaru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Mursalim dilantik sebagai Kepala Biro Adpim Setda Pemprov Sumbar.

Selain Mursalim, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar lainnya diketahui juga berasal dari Pemko Padang.

Di antaranya Kepala Bappenda, Medi Iswandi; Kadisdik Sumbar, Barlius; Kalaksa BPBD Sumbar, Rudi Rinaldy dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Amasrul.

Lalu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Al Amin; Asisten III, Andri Yulika dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil; Menengah (UMKM), Endrizal; Kepala Dinas Pangan, Syaiful Bahri; Sekretaris PMD, Amriman serta sejumlah pejabat eselon III lainnya.

Kepindahan ASN eselon II dan III ini terjadi sejak dilantiknya Mahyeldi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2021. Mahyeldi diketahui menjabat sebagai Wali Kota Padang dari 2014-2021.

Baca juga: Pulang dari Tanah Suci, 393 Jemaah Haji Kloter 1 Padang Mendarat di BIM, Disambut Gubernur Mahyeldi

Respons Wali Kota Padang

Wali Kota Padang, Hendri Septa mengaku hal tersebut tidak masalah bagi Pemko Padang.

Menurutnya, kepindahan pejabat Pemko Padang ke Pemprov Sumbar menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota tertinggi di Sumbar, begitu juga indeks pegawainya.

"Tidak masalah, berarti indeks pegawai pemerintah terbaik, dan dibutuhkan provinsi," ujar Hendri Septa, saat ditemui, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Respon Disdik Sumbar Soal Aturan Pakaian Adat bagi Siswa, Barlius: Kita Sudah Lebih Dulu Terapkan

Hendri Septa menambahkan, selain tertinggi di Sumbar, IPM kota Padang termasuk 10 terbesar di Indonesia.

Dengan banyaknya pejabat Pemko Padang pindahkan ke Pemprov Sumbar, kata Hendri Septa juga akan memberi kesempatan bagi ASN lain meniti karier.

"Tidak masalah, dengan adanya pegawai kita yang diambil provinsi akan memberikan kesempatan bagi pegawai lainnya di Kota Padang untuk meningkatkan karier," kata Hendri Septa. (*)

 

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved