Dampingi Kunker Menteri ATR/BPN, Anggota DPR RI Guspardi Gaus Sebut Tol di Sumbar Paling Mangkrak

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus menyebut bahwa pembangunan jalan tol di Sumatera Barat (Sumbar) adalah pembangunan yang paling mangkrak.

Hal itu disampaikan Guspardi Gaus saat memberikan sambutan pada kuliah umum di Auditorium UNP yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Rektor UNP Prof Ganefri, Selasa (20/6/2023).

Kata dia, pernyataan tentang tol di Sumbar paling mangkrak itu tak hanya dilontarkannya di UNP saja, namun juga selalu disampaikannya di lingkup Komisi II DPR RI.

"Ketika saya sampaikan bahwa tol di Sumbar paling mangkrak, pernyataan saya ini pak gubernur, tidak hanya di UNP ini, selalu saya sampaikan di komisi II, Saya malu sebagai putra Sumatera Barat orang Minang, tapi InsyaAllah pak menteri akan melakukan terobosan dengan 'Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang merupakan gagasan Pak Jokowi," kata Guspardi Gaus.

Usai dari UNP, Guspardi Gaus kemudian juga mendampingi Menteri ATB/ BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi Jalan Tol Padang-Sicincin.

Baca juga: Update Progres Jalan Tol Padang-Pekanbaru: Pembangunan Seksi Pekanbaru-Bangkinang Capai 74 Persen

Di STA 1+800, Project Director PT Hutama Karya Sri Hastuti Hardiningsih menjabarkan progres pembangunan jalan tol tersebut.

Hadi Tjahjanto saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa urusan penetapan lokasi (penlok) 1 dan 2 sudah selesai, dan tidak ada masalah.

"Hanya tinggal satu lagi untuk exit di wilayah Lubuk Alung," ujar Hadi Tjahjanto.

"Nanti dari PUPR segera berkirim ke pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, gubernur mengeluarkan penlok, dan ATR/ BPN akan membebaskan tanah tersebut.

"Kami terus mendukung program tol Padang Sicincin ini supaya tak ada permasalahan dan segera bisa beroperasi," ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Project Director PT Hutama Karya Sri Hastuti Hardiningsih mengatakan bahwa progres konstruksi Tol Padang-Sicincin ialah 4,2 kilometer.

"On going progres 27 kilometer," kata Sri Hastuti.

Untuk diketahui, pada 22 Mei 2023 lalu, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyebut bahwa pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang - Sicincin sudah mencapai 95 persen, termasuk yang masuk konsinyasi atau masuk ke ranah pengadilan.

Dari 1.622 bidang tanah, kata dia, punya 1.622 potensi masalah yang berbeda. Sedangkan dalam prosesnya hingga saat ini total yang telah dibebaskan sebanyak 1.541 bidang.

"Sisa lima persen, 81 bidang lagi yang belum selesai. Kalau masuk ke konsinyasi kita anggap sudah selesai karena masuk ke ranah pengadilan," kata dia pada Senin (22/5/2023).

Baca juga: Jalan Tol Padang-Sicincin bakal Punya Dua Titik Exit Tol: Lubuk Alung dan Tarok City

Audy memastikan, dana untuk menyelesaikan seluruh tanah yang ada di seksi Padang-Sicincin sudah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan bidang jumlah bidang tanah yang belum terbebaskan terbanyak di Nagari Kapalo
Hilalang, yaitu sebanyak 60 bidang.

Lalu, di Nagari Parit Malintang, ada delapan bidang yang belum bebas. Di Nagari Sicincin ada enam bidang.

Kemudian di Nagari Sungai Buluh Selatan ada dua bidang, Nagari Sungai Buluh Barat dua bidang, Nagari Sungai Buluh Utara ada dua bidang dan Nagari Lubuk Alung satu bidang.

Staf Khusus Tim Percepatan Pemprov Sumbar Syafrizal Ucok dalam laporannya merincikan progres 81 bidang yang belum terbebaskan itu.

Baca juga: Melihat dari Dekat Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Sumatera Barat

Sebanyak 22 bidang dalam pengecekan di BPN. 17 bidang dalam proses penilaian karena terbit bidang baru akibat plotting sertifikat dan 14 bidang dalam proses musyawarah.

Lalu 13 bidang lainnya dalam proses penilaian ulang karena sudah verifikasi. Kemudian sembilan bidang belum ada BA konsinyasi.

Syafrizal Ucok melanjutkan, lima bidang saat ini dalam proses verifikasi Satgas A dan B. Tiga bidang berkasnya belum lengkap, serta dua bidang menunggu inkracht (perkara tanah IKK).

Selanjutnya, satu bidang berkasnya belum ada, sebidang lainnya dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa dan satu bidang lainnya tidak hadir UGK.(*)