Tim Pembahas Ranperda Perhutanan Sosial Perolehan Sejumlah Referensi saat Stuban Ke Jabar

TIM pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sosial mendapatkan sejumlah referensi untuk pengayaan Ranperda tersebut saat Studi Banding (Stuban) ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/6/2023).

Salah satu hal yang akan diatur dan dimasukan dalam muatan Ranperda itu  adalah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan hutan sosial   

" Ada beberahal yang akan kita masukan dalam pasal-pasal Ranperda Perhutanan Sosial dari hasil studi banding ke jawa Barat, selain pengembangan SDM, ada juga pendampingan petani pengelola hutan hingga pandaan yang bersumber dari kementerian terkait untuk aktivitas perhutanan sosial," ujar ketua tim pembahas Arkadius Dt Intan Bano usai diwawancarai usai pertemuan di kantor Gubernur Jawa Barat , Selasa (6/6/2023).

Dia mengatakan, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan hutan sosial, dalam Ranperda tersebut juga ada pelibatan relawan-relawan atau NGO untuk membantu pengembangan yang meliputi budidaya atau pengracik kopi (barista-red) hingga pemasaranya.

"Muaranya adalah, akan lebih banyak membuka lapangan kerja pada sektor perhutanan nantinya," katana.

Tidak hanya penglibatan relawan dan NGO, pencegahan konflik kawasan juga akan diatur dalam muatan Ranperda tersbut, jadi muaranya pengelola hutan sosial akan mendapatkan kepastian hukum, permodalan hingga pendampingan.

"Kita berharap melalui regulasi ini akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat," katanya.

Terkait studi banding ke Jawa Barat, dikatakan, didasari oleh diserahkan 38 unit perhutanan sosial oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk lima skema kewenangan pengelolaan, ada hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, adat dan kemitraan perhutanan. 

Meski telah diserahkan oleh presiden Jawa Barat belum memiliki Perda ataupun Pergub pengelolaan hutan sosial, jika berjalan lancar Sumbar menjadi provinsi pertama memiliki Perda perhutanan sosial. Pengelolaan hutan sosial Jawa Barat telah mendesak gubernur nya untuk melahirkan Perda untuk kepastian hukum pengelolaan, namun secara keseluruhan konsep pengelolaan telah berjalan optimal

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang mendampingi tim pembahas mengatakan, meski di Jawa Barat belum memiliki Perda namun mereka telah memiliki kelompok kerja (Kerja) dan itu bisa menjadi referensi dalam ranperda yang dibahas ini.

 Saat studi banding di Jawa Barat, pihaknya bersama tim pembahas berkesempatan meninjau kelompok tani hutan Giri Senang beranggotakan 150 orang dan mengharap 250 hektar hutan sosial pada perkebunan kopi.    

"karena mendapatkan pendampingan hingga pembibitan oleh  pemerintah setempat, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.  Jadi ada multiplayer efeknya karena adanya pengelolaan hutan sosial," katanya 

Dia mengatakan, mayoritas kopi yang diproduksi adalah arabika dan telah diekspor ke Dubai hingga Jepang. jadi pengelolaan hutan sosial memberikan kesejahteraan masyarakat hingga menjaga kelestarian hutan. jadi ini cukup memberikan bahan bagi kita secara keseluruhan 

Sementara Wakil Ketua tim Pembahas ranperda perhutanan sosial Muzli M. Nur memaparkan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Bicara di Sumbar, Perhutanan Sosial menjadi isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari Isu produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. (rls)