Populer Padang: Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja dan PKS Siap Bertarung di Pemilu 2024

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Berikut ini adalah sejumlah berita Padang yang populer di TribunPadang.com selama tayang dalam 24 jam terakhir.

Ada berita tentang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dan PKS Padang siap bertarung di Pemilu 2024 usai kalah dalam pemilihan Wawako.

Simak selengkapnya berita populer Padang hari ini:

Baca juga: Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja dari Sumbar, BEM SI Kerakyatan Demonstrasi ke DPRD Provinsi

1. Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja dari Sumbar, BEM SI Kerakyatan Demonstrasi ke DPRD Provinsi

Gelombang penolakan Undang-undang Cipta Kerja kembali terjadi di Sumatera Barat (Sumbar).

Kali ini, seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023).

Pantauan TribunPadang.com, massa aksi turut membawa spanduk bernada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Adapun penolakan juga dituliskan pada atribut aksi lainnya. Di antara nada penolakan itu ialah 'Gunakan akal sehat, lawan penindasan #tolakundang-undangciptakerja', 'cabut Perppu tipu-tipu', 'semoga amal ibadahnya berlipat ganda karena tolak Undang-undang Cipta Kerja', 'Tolak Perppu selamatkan buruh'.

Koordinator lapangan BEM SI Kerakyatan, Rifaldi mengatakan, pihaknya meminta DPRD Sumbar turut menolak UU Cipta Kerja.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Supardi Temui Massa Aksi BEM SB, Tandatangani Pernyataan Sikap soal UU Cipta Kerja

Begitu juga DPRD Sumbar diminta ikut menuntut pemerintah agar taat terhadap konstitusi yang ada.

"Hari ini kami melihat UU Cipta Kerja tersebut jauh dari kepentingan masyarakat," tuturnya. 

Lebih lanjut kata Rifaldi, massa aksi dari BEM SI Kerakyatan Sumbar agar DPRD fokus mengawal isu agraria di Sumbar.

Rifaldi menuturkan bahwa pihaknya akan kembali lagi menyuarakan aspirasi dengan massa yang lebih besar, jika dalam waktu 7x24 jam tidak bisa bertemu Ketua DPRD Sumbar.

Adapun dua orang anggota DPRD Sumbar yaitu Wakil Ketua Komisi I dari Maigus Nasir dan Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung.

Baca juga: LIVE: Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja di DPRD Sumbar, Hujan-Hujan Mahasiswa Berorasi

Ali Tanjung merespons tuntutan massa aksi, kata dia semua fraksi di DPRD Sumbar juga menolak UU Cipta Kerja. Namun, tetap kewenangannya di pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kita berdoa MK tetap waras dan kembali menolak UU Cipta Kerja. Sikap kami jelas, sebagai perwakilan masyarakat sumbar, tentu aspirasi masyarakat kami perjuangkan sesuai tugas pokok dan fungsi kami," kata dia.

Sementara itu, Maigus Nasir juga menyatakan hal yang sama, bahwa DPRD Sumbar satu pandangan dengan mahasiswa aksi.