Kunci Jawaban
Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 Halaman 167 tentang Proses Pengesahan UUD 1945
Kunci jawaban PPKN kelas 7 halaman 167 membahas tentang proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Papua Barat
Uji Kompetensi 6.3
1. Sebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah!
Jawaban:
- Pasal 18 ayat 1-7
- Pasal 18A
- Pasal 18B.
2. Apa peran daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Jawaban:
- Memperkuat dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.
- Meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat.
- Melaksanakan pembangunan ifrastruktur sesuai arahan pemerintah pusat.
3. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
Jawaban:
Otonomi daerah adalah hak dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom masing-masing dalam mengelola urusan pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut secara mandiri dengan tetap berpacu pada peraturan perundang-undangan.
4. Apa tujuan otonomi daerah?
Jawaban:
- Meratakan adanya penyebaran pendapatan nasional dan pembangunan nasional.
- Memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana pada masyarakat.
- Memberikan kebebasan kreativitas suatu daerah dan masyarakatnya.
*) Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.
Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 30 Kurikulum Merdeka: Bab 2 Buku-Buku Berbicara |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 25: Deskripsi Melalui Infografik |
![]() |
---|
Kunci Jawaban PPG 2025: Refleksi Penerapan Pendekatan Understanding by Design |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Modul 3 FPPN Topik 1 Subtema 2 PPG 2025 di Ruang GTK, Cerita Ki Hadjar Dewantara |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 21 Kurikulum Merdeka: Uji Silang Kata |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.