Gandeng Disdikbud, Lapas Kelas IIB Sijunjung Buka Program Paket A, B dan C untuk Warga Binaan

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sijunjung lakukan menandatangani kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sijunjung dan hal pemberian Paket A, B dan C bagi warga binaan.

Penandatanganan perjanjian tersebut di lakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Sijunjung, Yordani dan Kadis Dikbud Sijunjung, Puji Basuki di Ruang Pertemuan Lapas Kelas IIB Sijunjung, Selasa (28/3/2023).

Kepala Lapas Kelas IIB Sijunjung, Yordani menjelaskan, hal ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan menjadi warga belajar dengan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C.

"Kami menyadari masih banyak warga binaan kita yang belum memiliki ijazah secara akademik baik SD, SMP maupun SMA," ungkapnya.

Dikatakannya, dengan program kesetaraan pendidikan tersebut akan bermanfaat bagi para warga binaan tersebut ketika sudah bebas dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Jalin Kerjasama, Bidang Pertanian dengan Pemkab Sijunjung

Sementara, Kadis Dikbud Sijunjung Puji Basuki menyebut, perjanjian kerja sama ini dalam upaya mendukung program pendidikan kesetaraan.

"Karena tantangan terberat dalam program pendidikan kesetaraan adalah mengajak orang yang tidak berusia sekolah untuk kembali belajar," ujar Puji.

"program ini juga bertujuan mengubah pola pikir warga binaan ke arah yang lebih baik. Jadi sangat tepat sekali program ini kita laksanakan di lembaga permasyarakatan," tambahnya.

Ia menjelaskan, langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan akan terus dan selalu dilakukan dengan beberapa upaya dan inovasi yang kita laksanakan, baik di sektor pendidikan formal maupun non formal.

Diketahui, dari 231 warga binaan, terdapat 219 orang yang belum memiliki ijazah secara akademik.

Baca juga: Beda dengan Pemerintah, Jemaah Sattariyah Kabupaten Sijunjung Baru Mulai Puasa Hari ini

Di antaranya, terdapat 99 orang dari belum tamat SD, 60 orang belum tamat SMP dan 60 orang belum tamat SMA.

"Ini salah satu inovasi yang kita laksanakan dengan menjadikan warga binaan menjadi warga agar belajar yang nanti kita masukkan di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) secara administrasi Data Pokok Pendidikannya (Dapodik)," pungkasnya. (*/Hafiz Ibnu Marsal)