Ombudsman RI Temukan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Mentawai Belum Optimal, Hanya ada Satu Kios Tani

TRIBUNPADANG.COM, PADANG-  Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut pendistribusian pupuk bersubsidi di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumbar belum optimal.

Ini berdasarkan pemantauan pupuk subsidi yang dilakukan Ombudsman pada empat kepulauan di Kabupaten Kepulauan Mentawai beberapa hari lalu.

Yeka Hendra Fatika mengatakan, setidaknya terdapat 32 ribu rumah tangga yang bekerja sebagai petani dalam satu pulau. Namun untuk mendapatakan pupuk bersubsidi tidak semua petani mendapatkannya.

Penyebabnya kios tani yang mendistribusiakan pupuk bersubsidi hanya satu. Otomatis tidak semua petani di sana mendapatkan layanan pupuk subsidi.

"Layanan pupuk subsisdi ini bukan hanya data, melainkan juga akses. Akses mendapatkan pupuk subsidi ini masih terbatas," ujar Hendra Fatika saat ditemui, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Turun ke Pasar Raya Padang, Pimpinan Ombudsman RI Sebut Minyak Kita Langka

Selain hanya ada satu kios tani yang mendsitribusikan pupuk bersubsidi, Yeka Hendra Fatika mengatakan kios tani ini juga dibatasi menyalurkan paling banyak hanya 10 ton pupuk bersubsidi dalam setahun.

Padahal Kepulauan Kentawai memiliki luas 6.035 KM2 yang mana sekitar 90 persen penduduknya bertani.

"Kalau marginnya 7,5 berarti kios tani, itu hanya mendapatkan keuntungan kotor Rp 750 Ribu per tahun, persoalan ini penting dan pelayanan publiknya harus diubah," ujarnya.

Ia mengakui Kepulauan Mentawai termasuk wilayah terluar yang memiliki keterbatasan sarana prasarana. Meskipun begitu bukan menjadi alasan pelayanan publik tidak optimal namun, pelayanan publik tetap harus setara dengan daerah lain.

"Baik petani di Padang maupun di Mentawai harus memdapatkan pelayanan publik bersubsidi yang sama rata," ujarnya. (*)