Jaga Independensi Jurnalis dan Keamanan Digital Masyarakat Sipil Selama Pemilu

"Kesadaran pemerintah kita terhadap keamanan digital ini masih dipertanyakan. Kita bisa berkaca pada bocornya sejumlah data pribadi publik milik lembaga pemerintahan yang diretas oleh Bjorka." katanya.

Menurut Charles, potensi kekerasan atau pun kejahatan digital terhadap pers dan kelompok masyarakat sipil tidak lepas dari peran mereka dalam mengimbangi kekuasaan. Seperti pers yang memegang teguh independensinya akan sering diganggu dalam mempertahankan independensinya. Khususnya pada momentum tahun pemilihan yang akan datang ini.

Sementara itu, Diki Rafiqi menilai fenomena publik di dunia digital yaitu polarisasi masyarakat yang terbelah karena gejolak politik pada tahun pemilihan. Dan hal ini masih terus berlangsung dari tahun pemilihan ke tahun pemilihan.

Di sisi lain, kata Diki, kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya sistem dan regulasi keamanan digital di Indonesia. Sehingga potensi-potensi ancaman digital ini semakin riskan terjadi.

"Menjelang 2024 ini, kita masih dalam kondisi yang terbelah, propaganda-propaganda masih intens di sosial media," pungkasnya. (*)

Menurut Diki, literasi media dan informasi penting dalam menjaga diri dari ancaman digital saat ini. Mulai dari memilah informasi yang valid agar tidak terjadi misinformasi, apalagi menjelang tahun pemilihan yang sangat rawan hoax dan ujaran kebencian. Kemudian menggunakan aplikasi yang melindungi perangkat handphone atau laptop agar tidak mudah mendapatkan serangan peretasan, virus dan sebagainya. (*)