Pemprov Sumbar
Gubernur Mahyeldi Dorong 6 Persen Dana KUR Dialokasikan untuk Masyarakat Nagari Tertinggal
Pemprov Sumbar mendorong perbankan untuk meninggkatkan pembiayaan bagi masyarakat pelosok sebagai upaya mengentaskan nagari teritinggal di Sumbar
Penulis: rilis biz | Editor: Emil Mahmud
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong perbankan untuk meningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat pelosok sebagai upaya bersama dalam mengentaskan nagari tertinggal di Sumatera Barat.
Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumatera Barat yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju, salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.
"Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit lainnya, untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1/2023).
Menurut Mahyeldi dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir serta dapat mempercepat pengentasan nagari /desa dari status tertinggal menjadi maju, inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov. Sumbar tahun 2021-2026.
"Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 persen dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal," ujarnya.
Baca juga: Sumbar Targetkan Tuan Rumah Porwanas 2025, Buya Mahyeldi Diundang Khusus, Hadiri Puncak HPN di Medan
Disamping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumatera Barat.
Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan dilakukan di kantor induk karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi.
Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.
"Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan kita bisa diakses melalui kantor induk terdekat," Tutupnya. (rls/adpim)
Lantik Pejabat Eselon II, Gubernur Mahyeldi Tekankan Integritas dan Profesionalisme |
![]() |
---|
Pemprov Sumbar Sebut Perlindungan Kekayaan Intelektual Penting dalam Hadapi Ancaman Klaim Budaya |
![]() |
---|
Pemprov Sumbar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Geopark Ranah Minang Silokek jadi Warisan Dunia |
![]() |
---|
Gubernur Mahyeldi Paparkan Keberhasilan Perhutanan Sosial Sumbar di Forum Iklim Bali |
![]() |
---|
Wagub Sumbar: Jangan Sampai Ada Pembangunan Jalan yang Merugikan Warga |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.