Berita Populer Sumbar

POPULER SUMBAR: Satgas PPKS Unand Kantongi Bukti, Polda Sumbar Dirikan 65 Pos Pengamanan Nataru

Simak berita Populer Sumbar yang telah tayang selama 24 jam terakhir di Tribun Padang. Ada berita tentang Satgas PPKS Unand Kantongi Bukti Dugaan

Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti saat ditemui Jumat (23/12/2022) di Kampus Unand Limau Manis 

TRIBUNPADANG.COM - Simak berita Populer Sumbar yang telah tayang selama 24 jam terakhir di Tribun Padang.

Ada berita tentang Satgas PPKS Unand Kantongi Bukti Dugaan Pelecehan Seksual Dosen FIB.

Kemudian berita Polda Sumbar Dirikan 65 Pos Pengamanan Nataru, Libatkan 2.913 Personel.

Baca berita selengkapnya :

1. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Andalas (Unand) telah mengantongi alat bukti kasus pelecehan seksual terduga dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB).

Ketua Satgas PPKS Unand Dr. dr. Rika Susanti mengatakan, investigasi kasus pelecehan seksual terhadap delapan mahasiswi sudah hampir selesai dilakukan.

Selanjutnya hasil investigasi tersebut akan diserahkan ke Rektor Unand untuk memberikan sanksi sesuai dengan kode etik

"Hasil investigasi, terlapor sudah, korban juga sudah kita lakukan, sudah pemeriksaan psikologis, sudah ada alat bukti," ujarnya, Jumat (23/12/2022)

Rika mengatakan, alat bukti yang dikantongi berupa rekaman, tangkap layar chatingan dosen terlapor dan korban.

"Sejauh yang kita periksa, memang ditemukan adanya kasus pelecehan seksual pada mahasiswi," ujarnya.

Rika Susanti mengatakan, Satgas PPKS memberikan rekomendasi berupa sanksi adminstrasi berat.

"Minggu depan hasil investigasi akan kita serahkan ke dosen," ujarnya.

Rika mengatakan, Satgas PPKS sudah menawarkan korban untuk melaporkan ke kepolisian.

Namun hingga kini korban tersebut belum bersedia.

Sebelumnya diberitakan, korban pelecehan seksual terduga oknum dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (Unand) berinisial KC berjumlah sebanyak delapan orang.

Hal ini diungkapkan Direktur WCC Nurani Perempuan Rahmi Meri Yenti saat dihubungi di Padang, Kamis (22/12/2022)

"Jumlah korban delapan orang, namun tidak semua didampingi WCC Nurani Perempuan," ujarnya.

Rahmi Meri Yenti mengatakan, dari jumlah korban tersebut sebanyak lima korban melapor ke WCC Nurani
Perempuan.

"Ada tiga korban yang didampingi, sementara dua korban lagi hanya berkomunikasi saja," ujar Rahmi

Rahmi mengatakan, korban pelecehan seksual terduga pelaku KC ini ada yang sampai diperkosa.

Sementara korban yang viral di media sosial, WCC Nurani Perempuan belum menemukannya.

Menurutnya, pelaku KC melakukan aksinya dengan mengancam tidak akan meluluskan mata kuliah yang diampunya.

Rahmi menambahkan, hingga kini korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam.

Korban juga belum mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena takut tidak lulus dari kampus.

"Korban juga tidak ingin apa yang mereka alami diketahui oleh orang tuanya,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial instagram bukti rekaman dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Andalas (Unand) kepada mahasiswanya sendiri.

Video yang diunggah Instagram @InfoUnand tersebut menuliskan bahwa oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut berinisial

Oknum dosen berinisial KC ini melakukan pelecehan terhadap mahasiswa sendiri saat berada di rumah KC.

Kejadian bermula saat korban bernama X (bukan nama sebenarnya) bersama teman-temannya bertamu ke rumah KC. Saat teman-teman X sudah keluar untuk pulang, X masih bersama KC di sebuah ruangan.

Saat itu X meminta izin kepada KC karena tidak bisa menghadiri sebuah perkuliahan wajib karena harus pergi ke luar kota dan sudah memesan tiket.

Namun KC tidak mengizinkan, karena pertemuan kuliah itu sangat penting, KC mengancam tidak akan meluluskan korban dan korban terancam akan mengulang mata kuliah yang sama.

Saat itu, tiba-tiba KC memberikan solusi agar korban bisa diizinkan untuk tidak menghadiri perkuliahan tersebut dan meminta ia meminta korban untuk membuat surat perizinan.

Namun, KC tiba-tiba meminta syarat yang tidak senonoh dengan meminta mencium korban.

Tak cuma sekali dalam rekaman berdurasi 26 menit itu, aksi pelecehan dilakykan berulang kali hingga korban X bisa pergi dari kejadian.

Baca juga: Sayangkan Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dosen, Ikatan Alumni FIB Unand Siap Advokasi Korban

Diketahui korban dan saksi aksi bejad KC sudah lebih dari lima orang.

"Berdasarkan informasi yang kami himpun, aksi bejat pelaku tidak hanya berupa pelecehan fisik kepada korban, namun juga melalui aplikasi pesan hingga ditiduri," tulis akun @infounand

Korban sudah ditangani psikolog dan pihak kampus yang berwenang, pelaku KC diketahui sudah tidak dibolehkan mengajar namun sangat disayangkan statusnya belum dipecat.

Kasi Humas dan Protokoler Unand Benny Amir saat dikonfirmasi membenarkan ada kejadian pelecehan seksual di Unand.

"Kejadian memang benar dan Satgas PKKS Unand sedang melakukan proses tindak lanjuti kasus ini," ujarnya, Rabu (21/12/2022)

Benny Amir mengatakan, hingga kini Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand sedang bekerja memperoses kejadian tersebut.

Baca juga: Unand Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual, Segera Sampaikan ke Kemendikbud

Baca juga: Pernyataan Sikap BEM KM Unand Terkait Dugaan Pelecehan oleh Dosen ke Mahasiswi

2. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dirikan sebanyak 65 pos terkait pengamanan Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Pantauan TribunPadang.com terlihat pos pengamanan sudah berdiri di kawasan objek wisata Pantai Padang.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan Polda Sumbar sudah melakukan persiapan dalam rangka pengamanan kegiatan Natal dan tahun baru.

"Kita sudah melakukan apel gelar pasukan dalam kesiapan dalam operasi," kata Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Jumat (23/12/2022).

Ia mengatakan, pengamanan kegiatan Natal dan tahun baru akan dimulai pada 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.

"Dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Sumbar melibatkan 2.913 personel untuk kegiatan pengamanan, yang terdiri dari Polda Sumbar 340, dan Polres jajaran 2.573 orang," katanya.

Pihaknya juga melibatkan instansi terkait dari TNI, Dishub, Linmas, Dinkes, Basarnas, PLN, Angkasa Pura, Pramuka, PKS, Orari, Organda, Satpol PP, Polisi Militer, Dinas PU, dan lainnya sebanyak 2.394 orang.

"Petugas ini akan menempati pos-pos yang sudah kita siapkan, terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu," kata Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Ia menjelaskan, pos pengamanan akan didirikan sebanyak 39 pos, pos pelayanan sebanyak 25 pos, dan satu unit pos terpadu.

"Pos pengamanan akan kita tempatkan di daerah-daerah keramaian untuk mengatasi situasi yang ada di lokasi tersebut. Kita sebar di jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat yang mau liburan dan Natal," katanya.

Selanjutnya, pos pelayanan ditempatkan di lokasi objek wisata untuk melayani masyarakat yang membutuhkan kehadiran, bantuan, serta tenaga kepolisian.

Baca juga: Antisipasi Gangguan Keamanan saat Nataru, Polres Pariaman Gelar Operasi Lilin Singgalang 2022

Sedangkan pos terpadu hanya ada satu unit yang dipusatkan di kawasan Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Sumbar.

"Tujuan pembuatan pos ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena kegiatan masyarakat bertambah sehingga polisi jemput bola agar lebih dekat melakukan pelayanan," ujarnya.

Adanya pendirian pos-pos ini diharapkannya dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polisi.

"Ada juga dari instasni terkait membuat pos mandiri masing-masing instansi, seperti pada kawasan Sitinjau Lauik akan ada pos dari Dinas PU," katanya.

Ia menyebutkan, pada kawasan Sitinjau Lauik juga akan disiagakan petugas dan alat berat dikarenakan merupakan lokasi yang rawan terjadinya longsor.

"Kita lebih fokus ke kegiatan seperti pengamanan kegiatan ibadah saat Natal, dan pengamanan di lokasi objek wisata, sehingga berbeda pada saat pengamanan Operasi Ketupat," katanya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan pengamanan pada saat perayaan malam pergantian tahun terkait adanya keramaian.

"Sampai saat ini belum ada laporan, biasanya satu minggu jelang pergantian tahun masyarakat akan datang meminta izin keramaian karena mengadakan kegiatan perayaan," pungkasnya.

 

 

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved