RKUHP Disahkan
RKUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Pakar Sebut Banyak Pasal Abaikan Nilai Dasar UUD 1945
Aneh kalau kemudian undang-undang itu digunakan untuk melindungi penyelenggara negara agar kemudian mampu membatasi hak-hak konstitusional publik.
lihat foto
Selesai Yasonna memberikan tanggapan, Dasco meminta persetujuan agar RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang.
"Selanjutnya kami menanyakam kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rkuhp dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undnag?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Selain itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan setelah RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang, ada masa tunggu 3 tahun sampai KUHP yang baru efektif berlaku.
Masa 3 tahun tersebut kata Yasonna, akan dimanfaatkan oleh pemerintah bersama DPR untuk menggencarkan sosialisasi ke para penegak hukum, jaksa, kepolisian, advokat, dosen hingga mahasiswa.
Baca juga: Gagal di 2019, Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi Incar Kembali Kursi DPR RI di Pileg 2024
Dalam waktu 3 tahun diharapkan undang-undang ini efektif berlaku.
"Tim kami maupun bersama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta seperti dikutip dari live streaming Kompas TV, Selasa (6/12/2022).
Selain itu tim yang dibentuk oleh Kemenkumham juga akan menulis buku yang terkait dengan KUHP baru.
Buku yang ditulis berisi bagaimana tentang pertanggungjawaban pidana, hingga hukum dalam perspektif KUHP baru.
"Tim ini akan menulis buku, kitab ini akan melahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang hukuman dan lain-lain," ujarnya.
Baca juga: Diisukan Maju di Pilkada Agam, Ade Rezki Pratama: Sampai Detik Ini Saya Fokus Tugas di DPR RI
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Pasal RKHUP Bertentangan dengan UUD 1945, h
