SMA Negeri di Bukittinggi Dibebaskan dari Iuran Komite, Wako Erman: Sudah Kami Anggarkan di BKK

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyebut tidak perlu lagi untuk membayar iuran komite kepada sekolah di seluruh SMA Negeri di Kota Bukittinggi, Minggu (23/10/2022).

Hal tersebut, kata Erman, telah dianggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membayar iuran komite pelajar kepada sekolah.

"Kepada pengurus komite di SMA Negeri yang ada di Kota Bukittinggi, untuk tidak lagi memungut iuran apapun kepada pelajar," kata Erman.

Erman menjelaskan, sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi untuk menanggung biaya sekolah dari masyarakatnya.

Untuk itu, Wako Erman menegaskan untuk tidak lagi dibebankan biaya pembangunan dan sejenisnya kepada para pelajar SMA Negeri yang ada di Bukittinggi.

Baca juga: Disdikbud Kota Bukittinggi Gelar Seminar Kajian, Angkat Tema Tingkuluak

"Kami dari Pemko Bukittinggi sudah memberikan bantuan pengganti iuran komite kepada sekolah, melalui BKK Provinsi dan bantuan itu juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah secara bertahap," jelas Erman.

Erman mengatakan, tujuan dari diberikannya BKK itu, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat supaya tidak pusing lagi memikirkan kebutuhan terkait pendidikan.

"Seharusnya, iuran semacam program pembangunan dan sebagainya itu tak lagi dibebankan kepada siswa, sebab program pembangunan itu selayaknya menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Erman.

Lebih lanjut, Erman menuturkan kepada masyarakat yang masih dimintai iuran oleh SMA Negeri di Bukittinggi untuk bisa melaporkan langsung tindakan itu.

Baca juga: Belajar Jadi Pemadam Cilik, 25 Murid TK Kunjungi Kantor Damkar Kota Bukittinggi

Sebab, anggaran untuk iuran dan segala macamnya sudah diberikan bantuan oleh Pemkot melalui BKK.

"Kepada seluruh masyarakat, untuk tidak lagi membayar iuran apapun tanpa sepengetahuan pemerintah, dan pengurus komite diharapkan untuk tidak lagi meminta iuran terkait pembangunan dan sebagainya," tutur Erman.

Erman menyampaikan, masyarakat harus terbuka kepada Pemkot Bukittinggi jika nanti SMA Negeri masih meminta iuran terkait uang komite atau pembangunan.

"Komite juga kami harap berkoordinasi dulu dengan pemerintah, karena ini terkait dengan beban yang dilekatkan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan," pungkas Erman. (TribunPadang.com/Alif Ilham Fajriadi)