Isi Surat Terbuka Warga Padang kepada Jokowi Soal Utang Tahun 1950 Sebesar Rp 62 Miliar 

Surat terbuka juga merupakan tindaklanjut setelah Hardjanto berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Sumatera Barat

Penulis: Rahmadi | Editor: afrizal
TribunPadang.com/Rahmadi
Kuasa Hukum Hardjanto Tutik, Amiziduhu Mendrofa saat ditemui Sabtu (10/9/2022). Warga Padang Hardjanto Tutik diputus Pengadilan Negeri Padang memenangkan gugatan terkait pinjaman yang diberikan orang tuanya tahun 1950 silam kepada pemerintah 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hardjanto Tutik mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Surat terbuka meminta agar pemerintah melunasi utang negara kepada ayahnya Lim Tjiang Poan pada tahun 1950 senilai Rp 62 miliar.

Surat terbuka juga merupakan tindaklanjut setelah Hardjanto berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Sumatera Barat pada 7 September 2022 terkait utang tersebut.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan kepada pihak tergugat, yakni Presiden RI dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku yang turut tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Surat terbuka dikirimkan oleh kuasa hukum Hardjanto Tutik, Amiziduhu Mendrofa.

Baca juga: Warga Padang Menang Gugatan, Siapkan Surat Terbuka untuk Jokowi Agar Bayar Rp 62 Miliar Utang 1950

"Kita sudah mengirimkan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 September 2022 supaya segera membayarkan utang negara tersebut," katanya di Padang, Kamis (15/9/2022).

Pada bagian atas surat yang dikirimkan itu, dijelaskan dalam perihal yaitu surat terbuka Amiziduhu Mendrofa, kuasa hukum Hardjanto Tutik, kepada Presiden RI Joko Widodo tentang pengembalian pinjaman Pemerintah RI pada Tahun 1950.

Tujuan surat ditulis kepada Ir. Joko Widodo Presiden RI, Sekretariat Negara Jl. Veteran No. 17-18 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia (10110).

"Kita buat surat terbuka untuk bapak Presiden Jokowi, kita membuat surat terbuka ini supaya beliau mengetahui sesuai putusan Pengadilan Negeri nomor 158 yang diputuskan pada 7 September 2022 ini, bahwa pengadilan mengabulkan gugatan kita," katanya.

Dia mengatakan, putusanPengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2021 PN. Pdg tanggal 7 September 2022 yang mengabulkan gugatan kliennya agar pemerintah mengembalikan pinjaman pada tahun 1950.

Baca juga: Usai Manggung Farel Prayoga Berangkat Sekolah Naik Jet Pribadi, Ingat Pesan Pak Jokowi

Menurut Mendrofa, seharusnya pemerintah RI memberikan penghargaan kepada ahli waris karena orang tua mereka telah meminjamkan uang kepada pemerintah sewaktu negara dalam keadaan krisis.

Berdasarkan putusan PN Padang utang pemerintah yang harus dibayarkan adalah pinjaman pokok sebesar 21,1 kilogram emas murni ditambah bunga selama 71 tahun sebesar 42,813 kilogram.

Jumlah keseluruhannya menjadi 63,913 kilogram emas murni atau sekitar Rp 62 miliar rupiah jika dinilai dengan uang saat ini.

"Pembayaran utang harus dikonversikan pada nilai harga emas saat ini karena sesuai putusan pengadilan, untuk menanggulangi kerugian yang dialami pemilik modal akibat inflasi sejak 1950," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa utang negara ini berawal ketika pemerintah RI, yakni Menteri Keuangan RI saat itu Syafruddin Prawiranegara, meminjam uang kepada orang tua kliennya sebanyak Rp80.300 pada 1950.

Gugatan ini sudah dimasukkan sejak sekitar bulan November akhir tahun 2021. Setelah sekitar 8 bulan akhirnya PN Padang mengabulkan gugatan kliennya tersebut.(*)

 

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved