BERITA POPULER SUMBAR: Demo Kenaikan BBM 2022 di Padang, Suharso Monoarfa Diberhentikan

TRIBUNPADANG.COM - Berikut ini berita populer Sumbar yang telah tayang selama 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Ada berita tentang demo kenaikan BBM 2022 di Padang dan Suharso Monoarfa diberhentikan.

Baca selengkapnya berita populer Sumbar:

1. Ribuan Massa dari BEM SB Lakukan Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM 2022

Ribuan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumbar, Rabu (7/9/2022) siang.

Massa aksi terdiri dari mahasiswa dari sejumlah kampus di Sumbar, baik dari kampus yang berada di Kota Padang maupun dari daerah lain di Sumbar, di antaranya Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, UIN Imam Bonjol, UIN Batusangkar, UMSB, dan kampus lainnya.

Baca juga: Respon Wali Kota Padang Hendri Septa soal Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Satu Suara dengan Massa Aksi BEM SB, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar Tolak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Sekelompok Relawan Pungut Sampah Pakai Mulut saat Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Sumbar

Pantauan TribunPadang.com massa aksi bergerak dari perempatan Simpang Presiden menuju gerbang utama Kantor DPRD Sumbar.

Adapun personel kepolisian tampak berjaga dari dalam pekarangan kantor DPRD Sumbar.

Lalu, orator dari masing-masing kampus menyatakan sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan alat pengeras suara dari atas kendaraan roda empat.

Selain itu, tuntutan yang disampaikan juga dicurahkan dengan tulisan-tulisan di spanduk yang dibawa peserta aksi, di antaranya 'Rakyat Sumbar Melawan', Kukira di Prank Youtuber, Ternyata Pemerintah', 'Turun Lebih Cepat'.

Kemudian, 'Rakyat Makin Kuat', 'Gambiah Murah, Minyak Maha', 'Rakyat Menderita Wakilnya Berpesta Ulang Tahun Ketua DPR Sehat?,'

Koordinator pusat BEM SB Sumbar, Irwandi mengatakan poin utama unjuk rasa kali ini ialah penolakan kenaikan harga BBM yang menurut massa aksi menyengsarakan rakyat.

"Menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak kepada masyarakat, seperti pembangunan IKN, dan mengalihkannya untuk subsidi BBM," ujar Irwandi.

Lalu, kata dia, massa aksi mendesak pemerintah membuat regulasi pemakaian subsidi BBM.

"Kemudian, mendesak Menteri Keuangan membuka transparansi dana alokasi BBM," ujar dia.

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan, DPW PPP Sumbar Hormati Mukernas, Dukung Mardiono sebagai Plt

Baca juga: Ketua DPC PPP Bukittinggi soal Pemberhentian Suharso Monoarfa, Dedi Fatria: Masih Ranah DPP

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan, DPC PPP Sijunjung Tunggu Penyelesaian dari DPP

2. Suharso Monoarfa Diberhentikan, DPW PPP Sumbar Hormati Mukernas, Dukung Mardiono sebagai Plt

Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Setelah Suharso Monoarfa diberhentikan, Ketua Umum PPP kemudian digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hariadi turut merespon dinamika yang terjadi di pucuk pimpinan PPP saat ini terutama terkait keputusan pemberhentian Suharso Monoarfa.

Hariadi menyatakan dukungan terhadap Mardiono yang dilantik sebagai Plt karena menghormati keputusan Mukernas di Serang beberapa waktu lalu.

"Karena Mukernas udah selesai, dan didukung 30 DPW dari 34 provinsi, saya dukung Pak Mardiono sebagai Plt," kata Hariadi.

"Bukan berarti ribut sama Pak Suharso. Justru karena kami sayang beliau karena terlalu capek," tambah dia.

Ia menganggap bahwa pencopotan Suharso sebagai Ketua Umum PPP yang digantikan oleh Muhammad Mardiono ialah peralihan kepengurusan saja.

Dikatakannya, peralihan kepengurusan itu alasannya hanya sebagai bentuk pembagian tugas.

"Mungkin Pak Suharso ini terlalu banyak tugas di Bappenas, misalnya mengurus IKN lagi dan segala macam."

"Makanya mungkin majelis mengambil pertimbangan ya udah dibagi tugas ini, dan diserahkan ke Pak Mardiono," ujar dia.

Sementara itu, dinamika yang terjadi di pucuk pimpinan DPP PPP itu kata Hariadi tidak berpengaruh ke internal partai di DPW Sumbar.

Begitu juga, di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) kabupaten/ kota di Sumbar tidak ada gejolak sama sekali.

"Di daerah tidak ada gejolak, tidak ada masalah. Kami juga sudah komunikasi dengan DPC," kata dia.

Terakhir, ia mengklaim bahwa dinamika di PPP tidak berpengaruh terhadap gerak PPP di Sumbar menjelang pemilu tahun 2024.

"Tidak ada pengaruhnya, biasa aja," pungkas dia. (*)