Pasca BBM Naik, Anggota DPRD Sijunjung Soroti Biaya Operasional Perkebunan dan Kenaikan Harga Pangan

Laporan Reporter TribunPadang.com, Muhammad Hafiz Ibnu Marsal

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung, menyoroti tentang meningkatnya biaya operasional perkebunan kelapa sawit dan karet.

Ketua Komisi II DPRD Sijunjung, Aprisal Putra Bungsu menyebut, pemerintah perlu membuat hitungan kembali dengan para investor yang bergerak dibidang pengolahan kepala sawit dan karet, dengan naiknya harga BBM.

"Mayoritas masyarakat Sijunjung berprofesi sebagai petani sawit dan karet, tentunya ini berdampak langsung kepada mereka, perlu ada hitungan baru antara pemerintah dan perusahaan terkait harga yang pantas pasca naiknya BBM ini," ungkapnya kepada TribunPadang.com, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Pasca Kenaikan BBM Subsidi, Seratusan Tukang Ojek dan Sopir Angkot di Bukittinggi Terima Bansos

Selain itu, kata Aprisal, kenaikan harga BBM tentunya akan membuat inflasi di daerah, dengan kenaikan harga pangan.

"Perlu ada regulasi yang pas dari pemerintah untuk menekan angka inflasi, bagaimana inflasi harus ditekan dari semua sektor," ujar Aprisal.

"Sebelumnya kami juga sudah membuka pembicaraan terkait kesiapan pemerintah daerah dengan kenaikan harga BBM ini, saat ini kami masih menunggu kebijakan apa yang diambil pemerintah daerah yang nantinya akan dibahas bersama DPRD," lanjutnya.

Baca juga: Imbas BBM Naik, Tarif Bus AKDP Padang - Payakumbuh Naik Kini Rp 30 Ribu

Dikatakannya, pihaknya akan menyiapkan proyeksi anggaran kedepannya untuk tahun 2023, menunggu kebijakan dari pemerintah daerah sebagai pedoman dan acuan bagi DPRD.

"Kami akan membahas dengan Pemerintah Daerah bagaimana dampak kenaikan harga BBM, nantinya kami juga akan siapkan satu perangkat yang bisa menekan angka inflasi di Kabupaten Sijunjung," terangnya. (*)