Harga BBM Naik

Tolak Harga BBM Naik, BEM KM Unand Minta Pemerintah Buktikan 70 Persen Penyalahgunaan BBM Subsidi

BEM KM Unand meminta pemerintah membuktikan 70 persen penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR
Puluhan mahasiswa dari BEM KM Universitas Andalas (Unand) menggelar aksi berupa mimbar bebas di Pertigaan Simpang Pasar Baru Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Minggu (4/9/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Puluhan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Andalas (Unand) meminta pemerintah membuktikan 70 persen penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Massa aksi BEM KM Unand menilai dugaan penyalahgunaan atau penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Data 70 persen pengguna subsidi yang salah sasaran itu harus dibuktikan dulu oleh pemerintah, dan sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah, mengapa terjadi penyelewengan, mengapa tidak tepat sasaran?," ujar Menteri Kebijakan Nasional BEM KM Unand, Yodra Musfiadri, Minggu (4/9/2022).

Kemudian, menurut massa aksi, seharusnya pemerintah serius menekan subsidi itu sedari awal, dengan menyaring konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi itu.

Selain itu, kata Yodra, BEM KM Unand menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi itu tidak tepat.

Masih banyak, kata dia, dana yang bisa dialihkan untuk subsidi BBM dari proyek strategis nasional yang mestinya bisa ditunda dulu.

"Kenaikan harga BBM ini adalah sesuatu langkah yang gegabah atau tidak tepat dari pemerintah," katanya.

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Puluhan Mahasiswa Unand Gelar Aksi Mimbar Bebas di Simpang Pasar Baru

Yodra menyampaikan, sejak harga BBM resmi dinaikkan pada Sabtu (3/9/2022) sudah ada lonjakan harga, misalnya ongkos moda transportasi, kemudian akan menyusul kenaikan harga bahan pokok.

Ia menyayangkan pernyataan pemerintah soal klaim subsidi BBM yang membebani APBN.

Lagi-lagi, kata dia mestinya peryataan itu harus dibuktikan terlebih dahulu.

"Kalau memang membebani APBN, kenapa proyek strategis nasional malahan ditambah, misalnya IKN dan kereta cepat, serta gaji pejabat yang dinaikkan," pungkas dia.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari BEM KM Universitas Andalas menggelar aksi berupa mimbar bebas di Pertigaan Simpang Pasar Baru Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Minggu (4/9/2022) sore.

Massa aksi secara bergantian menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Adapun poin utama yang disampaikan ialah penolakan kenaikan harga BBM tersebut, dimana menurut massa aksi kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat Indonesia.

Sejumlah tuntutan juga disampaikan lewat sejumlah spanduk.

Salah satu spanduk bertuliskan 'Kenaikan BBM bukan satu-satunya solusi'.Kemudian 'BBM naik IKN Lancar, RIP Nurani', selanjutnya juga ada tuntutan yang bertuliskan 'Berantas penyelewengan subsidi, diam bukan solusi'.

Selain itu tiga orang massa aksi juga mengenakan topeng Salvador Dali di serial money heist, dan ketiganya juga mengalungkan foto Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
(*)

 

Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved