Kota Pariaman
Mal Pelayanan Publik MPP di Kota Pariaman: Pejabat Kemenpan RB Harapkan, MPP Bisa Hilangkan Calo
Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi diharapkan bisa menghilangkan calo dalam setiap proses pelayanan birokrasi
Penulis: Panji Rahmat | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi diharapkan bisa menghilangkan calo dalam setiap proses pelayanan birokrasi.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan- RB) Diah Natalisa, mengakui bahwa sering mengambil peran dalam beberapa urusan birokrasi pelayanan pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran MPP dapat mencegah praktik suap, gratifikasi, pungutan liar serta pelanggaran lainnya dalam mengurus perizinan.
Sehingga di berbagai daerah sudah mulai menerapkan MPP ini sesuai dengan amanat Perpres No 89 tahun 2021 tentang penyelanggaraan MPP.
• HUT ke-353 Kota Padang, Miko Kamal: Bangun dan Meningkatkan Partisipasi Publik
Sejauh ini, kehadiran para calo ini dinilai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan- RB) Diah Natalisa, hanya dapat dihilangkan melalui MPP.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Adib Alfikri, mengemukakan kehadiran MPP ini bisa mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah baik daerah maupun pusat serta instansi lainnya seperti BUMN dan swasta.
Menurutnya, keberadaan MPP ini sejatinya adalah untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pelayanan publik dan bisa mendukung kemudahan dalam berusaha.
"Jadi melalui MPP ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Adib Alfikri.
Selain itu keberadaannya diharapkan mampu menghilangkan calo, karena dalam pelaksanaan MPP harus mengutamakan akuntabilitas baik dari pengunjung maupun penyelenggara.
Terlebih MPP ini mengutamakan teknologi informasi serta memiliki prinsip cashless payment dan mengutamakan kenyamanan, keamanan dan kecepatan dalam pelayanan.
"Semoga tidak ada lagi lah penggunaan calo," tutur Adib Alfikri.
Adib Alfikri menyinggung keberadaannya yang terintegrasi ini mampu membantu kepala daerah untuk memberi layanan lebih baik pada masyarakat.(TribunPadang.com/Rahmat Panji)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/Lolak-Sajo.jpg)