Wacana Harga Pertalite Naik, Hidayat: Kaji Ulang, sebab Belum Naik Harga, Inflasi di Sumbar 4 Persen

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat merespon kabar tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite atau wacara harga pertalite naik.

Harga pertalite diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 30 persen menjadi sekitar Rp10.000 per liter, jika dikaitkan dengan wacara harga pertalite naik tersebut.

Menurut Hidayat, pemerintah mesti menghitung dampak sosial ekonomi dengan kenaikan BBM subsidi pertalite apabila wacara harga pertalite naik terjadi nantinya.

Lanjutnya, naiknya pertalite berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok yang akan menyulitkan masyarakat bawah, meskipun masih dalam tataran wacara harga pertalite naik.

"Kalau sebagai anggota dewan tentu saya wakil masyarakat, kita minta pemerintah menghitung dampak sosial ekonomi kenaikan BBM subsidi ini," ungkap Hidayat, Jumat (26/8/2022)

Hidayat memperkirakan jika harga BBM subsidi naik, inflasi Sumbar juga berpotensi mengalami kenaikan.

"Sekarang saja BBM subsidi belum naik, inflasi di Sumbar 4 persen, lima besar tertinggi. Padahal anggaran untuk pertanian sudah sekitar Rp 600 miliar lebih," ungkap Hidayat.

Hidayat menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang apabila mengambil langkah untuk menaikan harga BBM subsidi tersebut. 

Baca juga: Soal Wacana Harga Pertalite Naik, Kadin Sumbar: Jarak 500 Meter Jalan Kaki Saja, dan 2 KM Bersepeda

Wacana Harga Pertalite Naik

Dilansir TribunPadang.com, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh merespon wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite atau kabar harga pertalite naik.

Untuk diketahui, wacana pemerintah menaikkan harga BB subsidi jenis Pertalite dan solar atau harga pertalite naik, kini makin santer dibicarakan khalayak ramai. 

Harga pertalite diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 30 persen menjadi sekitar Rp10.000 per liter.

Menurut Ramal Saleh, kenaikan pertalite ini akan menjadi beban bagi masyarakat yang beribas pada naiknya ongkos angkut

"Kalau diturun lagi, akan berimbas pada kenaiakan harga barang," ungkap Ramal Saleh, Jumat (26/8/2022)

Lanjutnya, disatu sisi pemerintah tidak ada pilihan lain, karena sekarang sudah krisis.

Ramal Saleh menilai jika memang terjadi kenaikan BBM subsidi ini, masyarakat harus maknai dengan lebih bijak.

"Kalau bisa masyarakat kita seperti negera lain, kalau jarak 500 meter itu jalan kaki saja, kalau satu atau dua kilometer/KM  pakai sepeda saja," ungkap Ramal Saleh.

Ramal Saleh  menambahkan, pemerintah juga harus menyiapkan, sarana jalan kaki yang baik, lalu ada jalur bagi para pesepeda.

Baca juga: Wacana Harga Pertalite Naik: Anggota DPRD: Mobil Bagus, Pajero dan Fortuner, tak Masalah Dinaikkan

Bahkan, kabar pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar kian santer dibicarakan menjadi; wacana harga pertalite naik. 

Merujuk wacana harga pertalite naik, nantinya diperkirakan harga pertalite akan mengalami kenaikan sekitar 30 persen dari Rp 7.850 menjadi sekitar Rp10.000 per liter.

Menanggapi isu maupun wacana harga pertalite naik, seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nofrizon pun angkat bicara.

Menurutnya, pemerintah harus melihat secara jernih kebijakan untuk menaikan harga BBM subsidi pada dampak yang akan dirasakan masyarakat.

Lanjutnya, jangan sampai naiknya harga BBM membuat masyarakat kurang mampu menjadi korbannya.

"Kalau masalah kenaikan harga BBM harus dilihat secara jernih, harga BBM yang naik yang mana? Mana BBM yang digunakan warga yang mampu dan tidak mampu, harus jelas," ungkap Nofrizon , Jumat (26/8/2022).

Nofrizon menjelaskan, tidak masalah pemerintah menaikan harga BBM, asalkan tidak berdampak kepada masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Ciloteh Lapau, Cara Wako Padang Hendri Septa Serap Aspirasi dengan Kunjungi Warung Masyarakat

Lebih lanjut, pemerintah juga harus jelas mengelompokan harga BBM, bagi orang yang tidak mampu haruslah disubsidi.

Sementara bagi orang mampu, dengan ekonomi yang mapan tidak masalah harga BBM dinaikan. 

"Kita minta pemerintah mencari formulasi, agar orang tidak mampu ini BBM tetap diberikan yang bersubsidi," ungkap Nofrizon.

"Misalnya angkot, mobil angkutan barang barang ke pasar perlu BBM subsisidi, kalau mobil bagus, pajero, fortuner itu tidak masalah dinaikan," ungkap Nofrizon.

Nofrizon juga meminta pemerintah harus bisa menekan harga kebutuhan pokok.

Sebab jangan sampai dengan wacana naiknya BMM harga bapok malah melonjak dulu.

Lanjutnya, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari naiknya harga BBM, yang biasa ikut naik harga bapok 

"Naik BBM, biasanya naik harga kebutuhan pokok,  yang menerima resiko ini masyarakat bawah," ungkap Nofrizon.

Dicontohkannya, dengan naik satu jenis pupuk MPK berdampak pada melonjaknya harga cabai.

Dulu harga cabai Rp 50 Ribu per kilogram/Kg, kini menjadi Rp 70 ribu hingga Rp 100 Ribu per Kg.

"Pemerintah harus mencari solusi, jangan masyarakat biasa menjadi korban," ungkap Nofrizon. (TribunPadang.com/Rima Kurniati)