Memasuki Usia ke-64: Prasasti Timbang Terima NV PPCM Bersolek, Monumen Bukti Sejarah PT Semen Padang

Menurut Ariyanto Thaib, pensiunan Humas PT Semen Padang, monumen tempat melekatnya prasasti timbang terima pabrik itu, dibangun sekitar tahun 70-an.

"Dalam hitungan bulan pada awal kepemimpinan Direktur Utama PT Semen Padang yang saat itu dijabat Azwar Anas, monumen itu dibangun di depan Kantor Pusat PT Semen Padang kala itu," kata Ariyanto.

Bangunan itu berada di area lapangan upacara Kantor Pusat PT Semen Padang saat itu.

"Karena itu, generasi dulu sangat kenal dengan bangunan bersejarah itu. Namun dikaitkan dengan kontekstual, generasi sekarang tentu banyak yang tidak mengenalnya, apalagi kantor Pusat PT Semen Padang sudah pindah," kata Ariyanto.

Baca juga: PT Semen Padang, Pemprov, dan Pemkab Agam Teken MoU Pengembangan Kawasan Wetland Danau Maninjau & LH

Kedaulatan Ekonomi

Peristiwa pengambilalihan NV PPCM dari tangan Belanda pada 5 Juli 1958, merupakan momentum bersejarah bahwa kedaulatan ekonomi telah kembali ke tangan bangsa Indonesia.

Ini ditandai dengan pengelolaan NV PPCM dan perusahan-perusahaan lainnya yang dikuasai Belanda, sejak itu dikelola oleh bangsa sendiri.

Saat itu tak hanya NV PPCM yang dinasionalisasi, tetapi juga pengalihan pemilikan 90 persen produksi perkebunan, 60 persen produksi perdagangan luar negeri, 246 pabrik dan perusahaan pertambangan, bank, pelayaran, industri, dan jasa. Semua perusahaan ini, kemudian dikelola oleh negara, bukan oleh swasta yang dinilai masih belum berpengalaman.

Guntur Subagja & Abdullah Khusairi dalam buku 110 Tahun Semen Padang dan kisah-kisahnya dulu menceritakan,
pada 5 Juli 1958, Ir Van der Land, Hoofadministrataur NV Padang Portland Cement Maatschappij (PPCM), tersenyum kecut saat menjabat tangan Ir. J. Sadiman.

Hari itu, terjadi sebuah peristiwa yang murung bagi Belanda dan sebaliknya bagi Indonesia. Jabat tangan kedua tokoh berbeda bangsa dan warna kulit tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Belanda atas pabrik semen Indarung.

Inilah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang baru lahir melalui Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953- 12 Agustus 1955).

Menteri Perekonomian pada kabinet ini, Mr. Iskag Tjokrohadisoerjo, berhasil membuat kebijaksanaan yang terkenal dengan Kebijaksanaan Indonesianisasi.

Kebijaksanaan tersebut bertujuan merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Untuk itu, pengusaha swasta pribumi harus dibantu sehingga mereka bisa berkembang.

Pemerintah kemudian mendesak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, termasuk tentunya NV PPCM, untuk melakukan alih-teknologi dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi rakyat Indonesia.

Tidak hanya itu, perusahaan asing juga dituntut untuk memberikan kedudukan yang layak bagi karyawan pribumi.