Apa Itu Supersemar? Apa Isi Supersemar? Berikut Sejarah Surat Perintah 11 Maret dan Kontroversinya

TRIBUNPADANG.COM - Supersemar adalah surat yang diteken Presiden Soekarno untuk Soeharto pada 11 Maret 1966.

Dalam surat tersebut, terdapat perintah untuk peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Inilah sejarah Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret disertai isi dan kontroversinya.

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7: Apakah Isi Pidato Ir Soekarno pada Sidang Pertama BPUPKI?

Baca juga: Pesawat Penjemput WNI dari Ukraina Tiba Kamis, 3 Maret 2022 Petang di Bandara Soekarno Hatta

Lewat surat yang ditandatangani 11 Maret 56 tahun yang lalu ini, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan Presiden.

Namun, pada saat itu, beredar kabar jika Soekarno memberi mandat presidennya ke Soeharto demi memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah karena G30 September 1965.

Meski begitu, banyak yang meragukan mandat tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, keberadaan surat tersebut masih menjadi misteri.

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 SD Halaman 99: Riwayat Pendidikan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 Halaman 177, Apakah Isi Pidato Ir. Soekarno pada Sidang Pertama BPUPKI?

Lima puluh enam tahun berlalu, naskah aslinya masih belum diketahui keberadaannya.

Supersemar merupakan surat penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarto ke Soeharto pada 11 Maret 1966.

Hingga kini, beredar Supersemar dalam beberapa versi, yakni Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan dari Akademi Kebangsaan.

Dari beberapa versi tersebut, tak ada yang merupakan dokumen aslinya.

Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Supersemar yang diakui Orde Baru dan dijadikan sebagai acuan.

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 4 SD Halaman 89 90 91 Buku Tematik Subtema 2: Ir Soekarno

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 4 Halaman 89 90 91, Peta Pikiran Perjuangan yang Dilakukan Ir Soekarno

Adapun isi dari Supersemar yaitu:

- Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

- Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.