Aktivis HAM Haris Azhar & Fatia Diperiksa di Polda Metro Jaya, SETARA Institute Bikin Rilis

TRIBUNPADANG.COM -  Aktivis Haris Azhar mengatakan bahwa seharusnya dirinya diperiksa pada 7 Februari 2022 setelah dua jadwal sebelumnya tidak dapat hadir.

Namun, sejumlah penyidik datang ke kantornya untuk penjemputan pemeriksaan pada Selasa (18/1/2022) pukul 07.30 WIB.

"Saat datang ditunjukkan surat ini. Suratnya perintah kepada para penyidik untuk menghadirkan saya," kata Haris usai diperiksa.

Haris memastikan tidak ada upaya kekerasan dari polisi saat memintanya hadir ke Polda Metro Jaya.

Namun, Haris meminta untuk datang sendiri pada pukul 11.00 WIB.

Usai mendapatkan surat pemeriksaan itu, Haris berangkat ke Polda Metro Jaya.

Haris mengatakan tidak mempermasalahkan pemeriksaan tersebut.

Namun, jadwal tersebut terlalu dadakan.

Haris mengaku hingga tidak sempat mandi di hari Selasa (18/1/2022) karena jadwal pemeriksaan tersebut.

Hal sama yang dirasakan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Sementara itu, Fatia mengatakan bahwa rumahnya didatangi sekira enam penyidik untuk dilakukan penjemputan paksa.

Namun hal itu ditolak oleh Fatia, lantaran ia mau datang sendiri ke Polda Metro pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya, polisi telah menjelaskan alasan menjemput kedua aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. 

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan penjemputan pada Selasa (18/1/2022) lantaran Haris dan Fatia dianggap tidak kooperatif dalam pemeriksaan. 

Keduanya tidak hadir dalam dua pemanggilan yang sudah dijadwalkan penyidik. 

"Untuk kepentingan penyidikan, saksi HA dan FA dua kali tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan wajar," ujar Auliansyah dalam keterangannya Selasa (18/1/2022). 

Makanya, kata Kombes Pol Auliansyah, sesuai dengan mekanisme KUHAP penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya membawa surat perintah untuk membawa dan menghadirkan saksi. 

Menurut Auliansyah, Haris dan Fatia tidak hadir dalam pemeriksaan tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 6 Januari 2022. 

Padahal kata Auliansyah, pemanggilan tanggal 6 Januari 2022 dimaksud tersebut sudah disesuaikan dengan jadwal dan waktu yang ditentukan saksi. 

"Kemudian keduanya mengajukan lagi surat permohonan pemeriksaan tanggal 7 Februari 2022 dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan," jelas Auliansyah.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Setara Jelang Pandemi Covid-19, Indonesia Butuh Waktu 3 Hingga 5 Tahun

Rilis SETARA Institute

Melalui rilis SETARA Institute menyebutkan Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) dan Haris Azhar (Direktur Lokataru) dijemput oleh pihak Kepolisian di kediaman masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

Atas kedatangan pihak kepolisian tersebut, Fatia dan Haris menolak untuk dibawa tanpa didampingi oleh pihak kuasa hukum.

Mereka memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya di siang harinya. Berkaitan dengan persoalan tertentu, SETARA Institute menyampaikan beberapa hal:

Pertama, Kepolisian semestinya turut berkontribusi dalam menjamin terbukanya ruang-ruang demokrasi melalui jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara. 

Kedua, SETARA Institute berulangkali telah menyampaikan bahwa sekalipun langkah hukum adalah hak warga negara, namun SETARA menyayangkan jalan dan cara pintas para pejabat negara dalam merespons kritik.

Seharusnya, masih dikutip dari rilis bahwa kritik dijawab dengan kritik bantahan. Riset dibalas dengan produk riset dan seterusnya. Inilah yang menyehatkan demokrasi kita.

Terlebih, imbuhnya kritik yang disampaikan bukanlah tuduhan tak berdasar, melainkan beranjak pada hasil penelitian yang tentunya telah dilakukan secara obyektif, rasional, dan independen melalui berbagai metode ilmiah yang telah divalidasi.

Ketiga, sikap pejabat publik yang membalas kritikan dengan ancaman pidana hanya memperlihatkan arogansi dan sikap antikritik mereka. Padahal, sebagai pejabat publik tentu mereka memang harus siap untuk dikritik dan membalas kritik tersebut dengan argumentasi. 

Keempat, SETARA Institute kembali mengingatkan Kapolri untuk menepati janjinya dalam mengimplementasikan UU ITE secara selektif dengan mengedepankan sifat persuasif. Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang didalilkan seharusnya tidak dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjerat para pembela HAM, mengingat yang mereka lakukan adalah murni didasarkan pada hasil penelitian yang obyektif, independen, dan ilmiah.

Terakhir, dalam rilis itu juga digarisbawahi bahwa pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi.(*/rls/tribunnews.com/tribunpadang.com/wahyu bahar)

Tulisan ini diulas juga dari artikel yang telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Haris Azhar Kecewa Belum Sempat Mandi Saat Jalani Pemeriksaan Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik