Breaking News:

Koa Pariaman

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Kota Pariaman 3 Terbaik, Kategori Terinformatif Se-Sumbar

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Pariaman masuk dalam tiga besar nominasi pengelolaan informasi publik terinformatif tingkat Pr

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Emil Mahmud
ISTIMEWA/DOK
Sekda Kota Pariaman, Yota Balad (tengah) ketika memaparkan PPID Kota Pariaman di hadapan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar dan Panelis pada Penilaian 3 Besar keterbukaan informasi publik di Hotel ZHM Premiere Padang, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Pariaman masuk dalam tiga besar nominasi pengelolaan informasi publik terinformatif tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut ditetapkan oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat berdasarkan surat nomor 166/KI-PSB/XI/2021, pertanggal 22 November 2021.

PPID Kota Pariaman bersaing dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Panjang untuk meraih predikat pertama terinformatif di Provinsi Sumatera Barat.

Sejauh ini, masing-masing daerah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari para panelis yang dihadirkan oleh KI Sumbar.

Baca juga: Sebelum Dilantik, Setiap Tenaga Fungsional Kesehatan di Kota Pariaman Wajib Bawa 1 Peserta Vaksinasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman Yota Balad yang juga sebagai pengarah PPID Kota Pariaman menyampaikan bahwa setiap badan publik yang dibiayai oleh pemerintah, wajib untuk membuka seluasnya setiap informasi publik kepada masyarakat 

Sehingga kata dia, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama berkolaborasi dalam menentukan kebijakan publik, sesuai dengan regulasi yang sudah diatur dalam UU No.14 tahun 2018.

"PPID Kota Pariaman berkomitmen untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi publik," ujar Yota Balad, Kamis (25/11/2021).

Hal tersebut kata dia direalisasikan dengan melahirkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota Pariaman (Perwako), Peraturan Daerah (Perda), dan menyiapkan anggaran keuangan, serta meningkatkan kemampuan SDM untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi.

Dia mengungkapkan, keterbukaan informasi untuk pubik dilakukan agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan bertanggungjawab.

Yakni, imbuhnya melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved