Gowes Siti Nurbaya Adventure Berpolemik, Ombudsman hingga KI Sumbar Kritik Wali Kota Padang

Kegiatan Gowes Siti Nurbaya Adventure yang diselenggarakan pada Minggu (16/8/2020) pagi, menyisakan polemik.

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Suasana Gowes Siti Nurbaya Adventure di Padang, Minggu (16/8/2020). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kegiatan Gowes Siti Nurbaya Adventure yang diselenggarakan pada Minggu (16/8/2020) pagi, menyisakan polemik.

Gowes yang dihadiri Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan ribuan orang tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak. 

Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 Sumbar (CPPC-19) menilai Wali Kota Padang abai terhadap protokol penanganan Covid-19 dengan pelaksanaan Gowes Siti Nurbaya Adventure.

CPPC-19 terdiri dari tiga lembaga negara bentukan UU, yakni Ombudsman RI, Komnas HAM RI dan Komisi Informasi Sumbar.

Sudah 896 dari 1.349 Warga Sumbar Sembuh dari Corona, Meninggal Bertambah Menjadi 40 Orang

"Kita heran, kok acara mengundang kerumunan orang banyak di luar batas toleransi yang digariskan protokol kesehatan tetap digelar oleh Padang dengan alasan memeriahkn HUT RI ke-75," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani, melalui keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Menurutnya, terlaksananya kegiatan itu juga menunjukan abainya Pemko Padang dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dikeluarkan.

Diketahui, Pemko Padang mengeluarkan Surat Edaran (SU) Wali Kota Padang no 200/463/Kesbangpol Padang tentang partisipasi menyemarakan HUT RI ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam edaran tersebut, terdapat larangan mengadaan lomba peringatahan HUT RI ke-75 yang menimbulkan kerumuman.

Tambah 13 Positif Corona di Sumbar, Terbanyak dari Padang, Total 1.349 Kasus Per 16 Agustus 2020

"Bahkan melanggarnya. Contoh yang tidak patut dipertontonkan kepada rakyat," tambahnya.

Sebagai upaya pencegahan penularan dan memutus mata rantai Covid-19, menurut Yefri, fungsi pemerintah tidak hanya membuat berbagai kebijakan.

Namun hendaknya juga memberikan contoh yang dapat diteladani oleh masyarakatnya.

"Boleh saja pemerintah dengan jajarannya bertindak jika terjadi pelanggaran. Gowes tadi pagi itu sudah diikuti ribuan peserta, tapi soal jaga jarak pakai masker banyak yang tidak melakuknnya," ungkap Yefri.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska menekankan, ada jeda waktu dari panitia atau wali kota untuk membatalkan kegiatan tersebut.

Kursi Sudah Cukup, Mengapa Mulyadi-Ali Mukhni Belum Deklarasi Maju Pilgub Sumbar? Ini Alasannya

"Siapa yang bisa menjamin tidak ada silent spreader (orang sehat tapi membawa virus) dari ribuan peserta."

"Mestinya penambahan kasus Padang setiap hari terbanyak, wali kota menerbitkan pembatalan kegiatan tersebut," ujar Nofal.

Menurutnya, Cluster Penawasan Covid-19 Sumbar menilai masyarakat jenuh dengan protokol kesehatan.

Lanjutnya, tidak saja masyarakat yang jenuh tetapi pemerintan pun setengah hati menerapkannya. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved