PPKM Padang
Sumbar Dapat Rapor Merah dari Jokowi Selama PPKM Level 4, Gubernur Mahyeldi: Silakan Saja
Mahyeldi menegaskan penilaian tersebut tidak akan mempengaruhi penanganan Covid-19 di Sumbar.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus virus Covid-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali termasuk Provinsi Sumbar.
Presiden meminta Pemerintah Provinsi Sumbar bergerak cepat merespons peningkatan kasus Covid-19 tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menanggapi soal penilaian rapor merah yang diberikan kepada Sumbar.
Baca juga: PPKM Level 4 di Padang Diperpanjang atau Tidak? Ini Penjelasan Gubernur Sumbar Mahyeldi
Baca juga: Jokowi Soroti Sumbar dan 4 Provinsi Lainnya soal Peningkatan Kasus Covid-19 Selama PPKM
Ia menyampaikan penilaian tersebut sebagai bentuk masukan untuk Pemprov Sumbar.
"Saya kira masalah rapor (merah), silakan saja," kata Mahyeldi, Senin (9/8/2021).
Mahyeldi menegaskan penilaian tersebut tidak akan mempengaruhi penanganan Covid-19 di Sumbar.
Sebab, Sumbar sudah punya Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.
Menurutnya, sejauh ini Sumbar sudah sangat baik dalam penanganan Covid-19.
Lantas ia mempertanyakan indikator penilaian tersebut.
Baca juga: Pemko Padang Minta Warga Tak Adakan Perlombaan 17 Agustus, Hendri Septa: Kita Masih PPKM Level IV
Baca juga: Respon Mahyedi saat Sumbar Dinilai Paling Tak Patuh Prokes: Orang Sudah Bosan Pakai Masker
"Penilaian merah itu apa? Dulu yang melaksanakan PPKM Level 4 empat kota, sekarang hanya satu."
"Apakah yang dilakukan bupati wali kota tidak dinilai sebagai suatu kerja perbaikan. Ini perlu diukur, yang jelas kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, itu buktinya," sebut Mahyeldi.
Saat sekarang ini, kata Mahyeldi, saatnya memberikan kontribusi terbaik, tidak hanya melihat kekurangan-kekurangan.
Kalau melihat kekurangan, katanya, semua juga punya kekurangan.
"Kalau saat ini secara internasional, beberapa pekan terakhir Indonesia termasuk kasusnya tinggi, kita melihat juga apa yang dari pusat tidak maksimal juga."
"Sementara upaya yang dilakukan Presiden sudah luar biasa memberikan dukungan ke kabupaten kota, menyediakan fasilitas, memprioritakan penanganan di pusat, Pemda juga seperti itu," tutur Mahyeldi.
Sebaiknya sekarang, tutur Mahyeldi, mendorong setiap komponen untuk termotivasi bekerja lebih baik.
Kemudian juga semua pihak saling bersinergi sehingga potensi yang ada menyatu dan permasalahan yang ada bisa diminimalisir.
"Saatnya kita tidak mencari hal-hal yang menyebabkan kita tidak kompak," jelas Mahyeldi. (*)