Breaking News:

PPKM Darurat

Padang Panjang Terapkan PPKM Darurat Mulai Hari Ini, Berlangsung Sampai 20 Juli 2021

Padang Panjang menjadi satu dari 15 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM Darurat.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
Tribun Cirebon
Ilustrasi PPKM Darurat 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PANJANG - Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro sejak 6 Juli lalu, mulai Senin (12/7/2021) Padang Panjang wajib terapkan PPKM Darurat.

Padang Panjang menjadi satu dari 15 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM Darurat.

Hal ini ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri No 17 Tahun 2021.

Keluarnya Inmendagri tersebut, langsung direspon Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang Panjang.

Baca juga: Soal Penerapan PPKM Darurat di Padang, Wali Kota Hendri Septa: Senin Dibahas dengan Gubernur

Demi keselamatan masyarakat, Pemko Padang Panjang mengikuti Inmendagri itu.

Wako Fadly mengatakan, masuknya Padang Panjang ke dalam daftar daerah yang menerapkan PPKM Darurat, telah melalui kajian Pemerintah Pusat yang diputuskan melalui Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021.

"Kita akan memberlakukan mulai 12-20 Juli 2021. Karena itu kita imbau masyarakat mematuhi ketentuan PPKM ini, agar tidak terjadi perpanjangan PPKM dan kondisi bisa kembali pulih," ujar Fadly melalui keterangan tertulis.

Senada dengan Fadly, Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah menilai ini suatu kebijakan yang harus diikuti daerah dalam upaya pencegahan peningkatan risiko melonjaknya kasus Covid-19 di Padang Panjang.

Baca juga: Kota Padang Panjang Diminta Terapkan PPKM Darurat, Pemko: Kita Mematuhi Pusat

Karena itu ia mengimbau kepada masyarakat, agar mendukung kebijakan penerapan PPKM ini demi kebaikan bersama.

“Penerapan PPKM Darurat ini bukanlah kehendak kepala daerah dan Forkopimda, namun instruksi Pemerintah Pusat. Yang mana Pemerintah Daerah wajib menjalankannya, karena sanksi pusat tidak main-main bagi daerah yang mengabaikan Inmendagri ini."

"Sisi lainnya, dukungan masyarakat akan sangat menentukan pemberlakukan PPKM Darurat ini ke depannya. Apakah diperpanjang atau tidak,” tutur Mardiansyah.

Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Kesbangpol, Zulheri mengatakan, tindak lanjut dari Inmendagri terkait diberlakukannya PPKM, akan dilakukan penyekatan di beberapa titik gerbang masuk Kota Padang Panjang. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved