Hasil KLB Demokrat Ditolak: Ketua DPC Demokrat Padang, Ilham Maulana: Kebenaran Telah Ditunjukan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua DPC Demokrat Padang, Ilham Maulana menyatakan, keputusan pemerintah dengan menolak Partai Demokrat versi KLB sudah tepat.

Hal itu membuktikan partai Demokrat yang sah secara hukum ialah partai Demokrat kubu AHY.

"Kita bersyukur telah ditunjukan kepada pemerintah yang namanya kebenaran," ujar Ilham Maulana, Rabu (31/3/2021) malam.

Meski begitu, lanjutnya, pihaknya akan tetap melaksanakan konsolidasi partai politik hingga ke tingkat anak ranting di Kota Padang.

Selain itu, juga akan tetap melakukan evaluasi terhadap seluruh pengurus yang ada supaya tetap satu bahasa dibawah kepemimpinan AHY.

"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat pengurus harian terbatas sebagai wujud syukur terhadap hasil keputusan pemerintah," tambah Ilham Maulana.

Diungkapkan Ilham Maulana, di Kota Padang,  tidak ada pengurus DPC yang menyeberang ke kubu Moeldoko.

Akan tetapi di daerah lain ada, hanya saja orang-orang yang menyeberang itu, orang orang yang sudah mengundurkan diri.

"Mereka sudah diberhentikan dari partai Demokrat yang ada di daerahnya masing- masing. Dia tidak memiliki legitimasi yang jelas," ucap Ilham Maulana.

Namun tetap solid dan kompak bersama AHY, Ilham Maulana mengungkapkan AD/ART yang ada jelas.

Kemudian, di bawah AHY program jangka pendek, menengah dan panjang partai Demokrat pun jelas dan sudah dilaksanakan.

Bahkan, ketika AHY baru terpilih menjadi Ketua Umum, langsung DPP menginstruksikan kepada Demokrat di daerah untuk segera bergerak membantu masyarakat terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

"Itu yang dibutuhkan untuk saat ini, perhatian AHY terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik itu sangat kental untuk kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia," tutur Ilham Maulana. 

Baca juga: Hasil KLB Demokrat Ditolak, DPD Demokrat Sumbar: Bisa Bekerja dengan Tenang

Baca juga: Isu Partai Demokrat akan Dikudeta, Arkadius Sebut Kader akan Mendukung Kepemimpinan AHY

DPD Demokrat Sumbar Beryukur

Dilansir TribunPadang.com, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar bersyukur usai pemerintah mengumumkan menolak untuk mengesahkan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko.

Ketua Pengkajian dan Pengembangan Strategis Kebijakan Daerah DPD Partai Demokrat Sumbar Arkadius Dt Intan Bano menyatakan, DPD Sumbar bersama seluruh DPC kabupaten kota tegak lurus terhadap kepemimpinan AHY.

"Alhamdulillah, terima kasih pemerintah yang sudah mengambil keputusan secara profesional," ucap Arkadius.

Kata Arkadius, penetapan AD/ART partai Demokrat sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Baca juga: Tak Ada Pengurus Demokrat Sumbar Ikut KLB Sumut, Arkadius: Kita Mengacu pada yang Legal

Selain itu, juga sudah disahkan oleh Kemenkumham RI.

Namun, adanya masukan yang disampaikan Demokrat KLB, sebutnya, tentu menjadi catatan bagi Partai Demokrat dalam rangka perbaikan penyempurnaan manajemen Partai Demokrat ke depan.

Harapannya, partai Demokrat yang notabenenya telah menyatakan berkoalisi dengan rakyat, bisa menjalankan aktivitasnya.

"Kami berharap, kita bisa bekerja dengan tenang, partai Demokrat yang berkoalisi dengan rakyat bisa lebih memperhatikan keinginan rakyat dan berperan lebih jauh," tutur Arkadius.

Terkait adanya dukungan eksternal dari pengamat politik, pakar hukum tata negara, dan pakar lainnya, menurut Arkadius hal itu menjadi suatu kondisional yang sangat strategis bagi partai dibawah kepemimpinan AHY.

Sehingga Kemenkumham dan Menkopolhukam menolak putusan KLB di Deli Serdang.

"Jadi adanya masukan dan informasi selama gonjang-ganjing permasalahan ini, tentu menjadi referensi bagi kita untuk penyempurnaan partai Demokrat," imbuh Arkadius.

Pengumuman dari Pihak Pemerintah

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3/2021).

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam keterangannya.

Baca juga: Hasil Penelitian Sementara Ahli Geologi Soal Makam Menggelembung 1,5 Meter di Padang Pariaman

DPC Demokrat Limapuluh Kota menanggapi keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan Partai Demokrat versi KLB di bawah Moeldoko.

Ketua DPC Demokrat Limapuluh Kota, Darman Sahladi mengatakan, pihaknya bersyukur atas keputusan Kemenkumham tersebut.

"Iya kita bersyukur, Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan bersama kawan-kawan diakui," kata Darman Sahladi.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang

Menurut Darman Sahladi, seluruh kader di Sumbar termasuk Limapuluh Kota patuh terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bahkan ada instruksi agar DPC dan DPD kompak dan solid untuk mendukung hasil kongres ke-V.

Alasan mendukung, Darman Sahladi menuturkan karena memang Kongres ke V itu telah diikuti prosesnya dari awal.

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Pengesahan Partai Demokrat Hasil KLB, Menkumham Umumkan Langsung

"Kami terlibat di dalamnya, kami memang tahu seluruh prosesnya itu, seluruh proses yang dilakukan memang benar adanya," tambah Darman Sahladi.

Darman Sahladi berharap jajaran pimpinan dan pengurus dari DPP hingga ranting semakin kompak, berani, dan siap mempertahankan kedaulatan partai.

"Seluruh kader semakin kompak, semakin solid dan kita siap-siap untuk agenda politik 2024," ujar Darman Sahladi. (*)