Breaking News:

Gejolak Demokrat

Alasan Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang

Alasan Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang

Editor: afrizal
kolase tribunnews
Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Jhoni Allen dipercaya Moeldoko menjadi Sekjen DPP Demokrat versi KLB 

TRIBUNPADANG.COM - Inilah alasan pemerintah menolak permohonan pengesahan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang. 

Pemerintah telah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang ditolak, Rabu (31/3/2021).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Pengesahan Partai Demokrat Hasil KLB, Menkumham Umumkan Langsung 

Baca juga: Tak Ada Pengurus Demokrat Sumbar Ikut KLB Sumut, Arkadius: Kita Mengacu pada yang Legal

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Yasonna mengatakan, Partai Demokrat versi KLB sebelumnya masih belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

"Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Terkait Permohonan Pengesahan Partai Demokrat versi KLB, Menkumham Periksa Kelengkapan Berkas

Baca juga: Menko Polhukam, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Lindungi KLB Demokrat di Deli Serdang

Pihak Partai Demokrat versi KLB lalu kembali menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham pada Senin (29/3/2021).

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC."

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved