Breaking News:

Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Desak Mahyeldi Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan Dana Covid-19

"Kami berharap Pak Gubernur bertegas-tegas kepada mereka. Kalau perlu pecat dan berikan sanksi kepada anggota yang melakukan kesalahan," ujar Rodi.

TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui peserta aksi demo di depan kantor gubernur, Senin (1/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi demonstrasi hari ini, Senin (1/3/2021).

Koordinator Umum PKC PMII, Rodi Indra Saputra menilai dugaan penyelewengan dana Covid-19 sebesar Rp 49 miliar sesuatu hal yang tidak wajar.

Menurutnya, penggunaan dana penanganan covid-19 harus transparan dan tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi.

Baca juga: Tak Diizinkan Masuk, Peserta Demo Tendang Pagar Kantor Gubernur Sumbar

"Kami berharap Pak Gubernur bertegas-tegas kepada mereka. Kalau perlu pecat dan berikan sanksi kepada anggota yang melakukan kesalahan," ujar Rodi.

Pada kesempatan itu, Rodi juga mengutuk keras segala tindakan korupsi di tengah masa pandemi dan meminta segala pihak terkait untuk transparan dalam menggunakan anggaran covid-19.

PKC PMII Sumbar juga menilai kepala BPBD Sumbar gagal menjalankan tugas, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan penanganan covid-19 di Sumbar.

Baca juga: Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer, Pansus DPRD Sumbar: Harga dari Rp 9 Ribu Menjadi Rp 35 Ribu

"Satu di antara bukti kegagalan itu adalah, adanya temuan LHP BPK tentang penyelewengan dana penanganan covid-19, maka itu harus dipecat dari jabatanya," tegas Rodi.

Di samping itu, PKC PMII Sumbar mendukung penuh DPRD Sumbar melalui Pansus yang telah dibentuk untuk mengusut tuntas temuan LHP BPK.

Hal itu terkait indikasi penyelewengan dana Penanganan covid-19 yang terjadi di BPBD Sumbar.

Baca juga: Dana Covid-19 Sumbar Rp 49 Miliar Diduga Diselewengkan, DPRD Bentuk Pansus, BPBD Membantah

Kemudian, menyampaikan hasil temuannya secara transparan sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan tentang penggunaan anggaran covid 19 tersebut.

"PKC PMII Sumbar berharap KPK ikut turun langsung ke Sumatera Barat dalam mendalami temuan LHP BPK tersebut, dan menangkap oknum-oknum penjabat yang terbukti melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya tampa pandang bulu," jelas Rodi. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved