Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Benny Utama-Sabar AS Menangi Pilkada Pasaman Lawan Kotak Kosong, KPU: Tidak Ada Keberatan

Pasangan Benny Utama dan Sabar AS yang merupakan calon tunggal menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasaman Sumatera Barat (Sumbar).

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pasangan Benny Utama dan Sabar AS yang merupakan calon tunggal menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasaman Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, Rabu (16/12/2020).

Ketua KPU Pasaman Rodi Andermi menerangkan, paslon Benny-Sabar mendapatkan 104.363 suara, sedangkan kolom kosong mendapatkan 20.650 suara.

Baca juga: Hasil Pilkada Pasaman Barat Kamis 10 Desember 2020 Versi Real Count KPU, Yulianto-Syafrial Unggul

Sementara, untuk total suara sah 125.013 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 3.965 suara.

"Dari saksi tidak ada mengajukan keberatan, pleno berjalan lancar tapi kami banyak melakukan perbaikan data terutama terkait data pemilih, untuk perolehan suara tidak ada keberatan," ungkap Rodi Andermi, Kamis (17/12/2020).

Sementara untuk penetapan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Kabupaten Pasaman, paslon nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni memperoleh 45.891 suara, nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri dengan 37.062 suara.

Kemudian nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar memperoleh 7.045 suara dan nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joynaldi memperoleh 34.541 suara.

Baca juga: Real Count KPU Pasaman Kamis Pukul 14.44 WIB, 4.595 Suara Pilih Kotak Kosong Ketimbang Coblos Paslon

"Untuk total suara sah 124.539, sedangkan suara tidak sah 4.471," jelas Rodi Andermi.

Rodi Andermi menambahkan, terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara terdapat sarana yang dapat ditempuh.

Yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada Mahkamah Konstitusi terhitung paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, baik oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.

"Upaya ke MK itu tetap ada, 3 kali 24 jam setelah ditetapkan, itu upaya hukum yang dilakukan peserta jika tidak menerima hasil penetapan," ungkap Rodi Andermi. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved