Warga Kabupaten Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Padang-Pekanbaru Dialihkan, Ini Alasannya 

Warga Kabupaten Lima Puluh Kota meminta jalur tol yang ada di wilayahnya dipindahkan. Yakni warga yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumat

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Perwakilan warga Nagari Lubuk Batingkok, Jorong Tigo Balai Ezi Fitriana (39) saat ditemui wartawan, Senin (9/11/2020) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga Kabupaten Lima Puluh Kota meminta jalur tol yang ada di wilayahnya dipindahkan.

Yakni warga yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan. 

Perwakilan warga Nagari Lubuk Batingkok, Jorong Tigo Balai Ezi Fitriana (39) mengatakan, pembangunan jalan tol di nagarinya mengakibatkan kehilangan balai adat, musala dan banyaknya lahan pertanian yang produktif dan rumah penduduk.

Baca juga: Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Sta 4,2-36,6 Km Selesai 2022

Baca juga: Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Harga Tanah Sudah Terbuka

"Di nagari kami yang akan hilang balai adat, musala, dan makam leluhur yakni makam yang bagi kami sangat sakral."

"Beliau dulunya tokoh di kampung, ulama, itu ada dua pandam pekuburan ulama yang kena, ada makam tempat ziarah juga," jelas perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta ini.

Selain itu yang akan terdampak adalah home industri yang karyawannya mencapai 50 orang. 

Karyawan tersebut terancam di-PHK kalau seandainya home industry tersebut dipindahkan.

Sementara lahan produktif itu otomatis akan terdampak pembangunan tol.

Baca juga: Lahan Terancam Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Warga Limapuluh Kota Mengadu ke DPRD Sumbar

Baca juga: Progres Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sebut Sudah 22 Persen Selesai

"Kita tidak menolak pembangunan jalan tol 100 persen lewat di kampung kita, tapi jangan di titik-titik yang tadi."

"Kita minta titik yang saya sebutkan tadi direlokasi dan digeser, masyarakat rela tanah perkebunannya dilewati tol dibandingkan tempat-tempat sentral seperti balai adat dan lainnya," tandas Ezi Fitriana.

Ezi Fitriana mengatakan, di Jorong Tigo Balai ada 70 rumah yang terdampak. 

Ditambah musala, balai adat, dan home industry berupa pabrik makanan, roti, dan aneka pengolahan daging dan ikan.

Baca juga: Suksesnya Pembangunan Jalan Tol di Sumbar Ditentukan oleh Dukungan Masyarakat

Baca juga: Sumbar Terancam Kehilangan Jalan Tol Bila hingga 2024 Tak Juga Selesai, Wagub: Kita Dikasih Deadline

Ia menyatakan, pihaknya didampingi Walhi sudah melakukan komunikasi dengan DPRD setempat dan PUPR.

Namun pada prinsipnya mereka menerima saja masukan warga dan Walhi lalu berjanji akan menyampaikan ke kolega terkait, termasuk PT Hutama Karya.

Sumber: Tribun Padang
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved