Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

KPU Tetapkan DPT Pilkada Dharmasraya 145.383 Orang, Pemilih Laki-laki dan Perempuan Hampir Imbang

Sebanyak 145.383 DPT Ditetapkan oleh KPU Dharmasraya di Pilkada 2020, Termasuk Warga Binaan dan Suku Anak Dalam

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi meneriksa DPT. KPU Tetapkan DPT Pilkada Dharmasraya, Pemilih Laki-laki dan Perempuan Hampir Imbang, Total 145.383   

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Dharmasraya sebanyak 145.383 pemilih.

Rinciannya, terdiri atas 72.743 laki-laki dan 72.640 perempuan.

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Tertibkan Ribuan Alat Peraga Cagub Sumbar dan Calon Bupati

Baca juga: Temuan Bawaslu Pasca di Mulainya Tahapan Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Dharmasraya

Dari jumlah tersebut, jumlah DPT terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yakni 27.241 pemilih.

Sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Padang Laweh sebanyak 3.940 pemilih.

Selain itu, KPU Dharmasraya juga menetapkan 530 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 Kecamatan dan 52 Desa/Kelurahan.

Ketua KPU Dharmasraya Maradis menjelaskan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Dharmasraya adalah 144.729.

Dengan demikian terjadi penambahan pemilih sebanyak 654 pemilih.

Baca juga: Mengulang Sejarah, KPU Tetapkan Dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya

Baca juga: Maju Pilkada 2020 di Kabupaten Dharmasraya, Yosrizal Siap Mundur dari Anggota DPRD Sumbar

"Itu ada penambahan karena adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat, misalnya di Lapas," sebut Maradis, Jumat (16/10/2020).

Ia merincikan, pemilih di Lapas ada sebanyak 75 orang. Kalau untuk DPT, tidak ada lagi penambahan.

"Jika ada penambahan jumlah pemilih, itu disebut orang pindah memilih," terang Maradis.

Kemudian untuk Suku Anak Dalam (SAD) yang berdomisili di Nagari Banai, Kecamatan Sembilan Koto, jumlahnya 18 orang. Perlakuannya sama dengan masyarakat sipil biasa.

Hal itu karena ia telah memiliki KTP elektronik.

"Jadi mereka tergabung dalam satu TPS yang disitu juga ada masyarakat biasa. Cuma nanti ritme pemilihan saja yang disesuaikan," tutur Maradis. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved