Breaking News:

Sumbar Bentuk Tim Penegakan Hukum Perda AKB & Pokja Kawal Kepatuhan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, Sumatera Barat akan membentuk Tim Penegakan Hukum Perda Adaptasi Kebiasan Baru.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat ditemui, Kamis (24/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, Sumatera Barat akan membentuk
Tim Penegakan Hukum Perda Adaptasi Kebiasan Baru.

Tim penegakan hukum untuk Perda Covid-19 tersebut melibatkan polisi, jaksa, Satpol PP, TNI, Polri, juga hakim.

"Itu paling penting. Itu akan dibentuk tingkat provinsi, kota, kabupaten, setelah selesai nomor Perda AKB," kata Irwan Prayitno.

Kandidat Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan, Irwan Prayitno: Untuk Semua Unsur Tanpa Kecuali

Pilkada Padang Pariaman, Ini Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Ia menyebutkan, Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk selama ini sudah jalan, namun berubah nama jadi Gugus Tugas.

Ia meminta kota dan kabupaten meresmikan kembali yang Satgas menjadi Gugus Tugas.

Selain membentuk Tim Penegakan Hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, kata Irwan Prayitno, Sumbar juga membentuk Pokja untuk mengawal kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada.

Pilkada Sijunjung, Inilah Nomor Urut 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Money Politic di Pilkada Sumbar, Irwan Prayitno: Enggak Laku, Orang Minang Tak Bisa Dibujuk Uang

Pokja terkait dengan penegakan, pencegahan, pengawasan, dan penindakan Covid-19 di saat Pilkada.

Melibatkan Panwaslu dan Bawaslu, hal itu khusus, rujukannya adalah dari Mendagri.

"Sudah terbentuk, namanya kami sebagai Forkopimda, struktur sudah diarahkan dari pusat, tinggal diisi saja," jelas Irwan Prayitno.

Berikut Ini Nomor Urut Pasangan Calon di Pilkada Tanah Datar 2020

Pilkada Pasaman Resmi Hanya Satu Paslon, KPU Gelar Pleno Pengundian Tata Letak Posisi Paslon

Pokja tersebut ditargetkan, untuk mengawasi tahapan Pilkada, kampanye dan sebagainya agar berjalan baik sesuai protokol Covid-19.

"Kalau ada pelanggaran dihukum melalui pendekatan Panwaslu dan Bawaslu. Kalau Perda, mengikuti sanksi pidana dan administrasi. Itu hakim jaksa, polisi, yang akan bertindak," terang Irwan Prayitno. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved