Didemo Kepala Sekolah dan Guru Swasta, Kadisdik Sumbar: Ini Ajang Timbal Balik Kita Saling Evaluasi

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri merespon keluhan kepala sekolah dan guru swasta terkait pelaksanaan PPDB Sumbar 2020.

Bagi Disdik Sumbar, pengelola sekolah swasta adalah warga Sumbar juga.

Menurutnya, terkait pelaksanaan PPDB Sumbar 2020, pengelola sekolah swasta perlu diberikan informasi dan sosialisasi juga.

• Guru Swasta Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Disdik Sebut Siap Dialog Melaui Forum Pertemuan

• BREAKING NEWS: Kepsek dan Guru Swasta Demo di Depan Kantor Gubernur Sumatera Barat

"Kenapa tidak? Ini dampak dari kebijakan, dibilang Disdik Sumbar tidak akomodatif, saya sudah bilang ke masyarakat bahwasanya swasta ada (jika tak diterima di sekolah negeri), tapi kan
swasta itu membayar," kata Adib Alfikri, Rabu (29/7/2020).

Dilanjutkan Adib Alfikri, sekolah swasta  memungut bayaran, hal itu tentu masyarakat keberatan.

Menurutnya, hal itu juga perlu perhatian sekolah swasta dan sekolah swasta perlu evaluasi.

"Kita arahkan ke swasta mereka (masyarakat) gak mau, ini perlu evaluasi juga, ada apa? Misalnya mutu dan kualitas perlu disikapi, ini sebenarnya ajang sama-sama evaluasi," sebut Adib Alfikri.

Jika dibilang tidak ada peluang lagi masuk ke swasta, Adib Alfikri menyebut masih banyak anak-anak yang tidak diterima di negeri dan mereka belum sekolah.

• 4.000 Siswa di Padang Didorong Masuk SMP Swasta, Pemko Diminta Siapkan Beasiswa Kurang Mampu

• Guru Swasta Demo Gubernur Sumbar, Minta Pemda Patuhi Permendikbud No.44/2016 & Permendikbud 22/2016

Ia mengatakan, ada juga beberapa sekolah swasta yang dipastikan penuh oleh siswa.

"Cobalah cek,  sekolah swasta seperti Don Bosco, Arrisalah, saya rasa tidak ada yang masih tersisa, itu penuh," tegas Adib Alfirki.

Adib Alfikri menuturkan, jika kebijakan PPDB berdampak, tentu semua swasta yang kosong.

"Jadi ini ajang timbal balik agar kita saling evaluasi," ucap Adib Alfikri.

Prinsipnya, kata dia, pemerintah akan fasilitasi.

Masyarakat yang tidak dapat sekolah, justru diarahkan malah untuk masuk ke swasta.

Untuk daerah-daerah tertentu sudah diarahkan segera masuk swasta, tapi sebagian terkendala pada biaya.

"Jawabannya mahal, kami orang miskin, mana yang betul-betul miskin kita arahkan ke Baznas, agar bisa diberikan bantuan dari Baznas. Ya ini biasalah karena ada masyarakat yang tidak puas," tutup Adib Alfikri. (*)