KPU Sumbar Sebut Proses Coklit Sudah 20 Persen, Kendala PPDP Saat Data Pemilih: Ada Penolakan Warga

Kendala PPDP dalam hal rapid test karena ada petugas yang reaktif, itu dilanjutkan dengan PCR, tentu mereka tidak bisa bekerja hingga hasil tes PCR keluar.

Ketika dinyatakan negatif, dilanjutkan kembali namun ketika positif, mencari pengganti dan itu butuh waktu.

Selain itu juga berkaitan dengan perilaku, barangkali kata Nova Indra, tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi masyarakat juga tidak taat protokol kesehatan.

• Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru di Akhir Juli 2020: Redmi 7A, Redmi 8, Redmi Note 8, Mi A2

• Terbaru Update List Harga & Spesifikasi iPhone Akhir Juli 2020: iPhone 7 Plus, iPhone Xr, iPhone X

• Satgas TMMD 108 Kodim 0307/Tanah Datar Fokus Bertugas, Bahkan Ibadah Tetap Nomor Satu

"Tahapan coklit juga mendapat tantangan dari masyarakat dengan adanya penolakan," jelas Nova Indra.

Ia mengungkap ada warga yang tidak mau dicoklit karena kesal dan mengaku tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dari pemerintah.

"Dia sebelumnya pernah didata, dijanjikan dapat dana bantuan, namun (bantuan) tidak datang-datang. Sekarang di data lagi."

"Padahal sebenarnya kegiatan itu tidak ada hubungannya sama KPU. Ini imbas dari respon masyarakat," kata Nova Indra.

• Satgas TMMD 108 Kodim 0307/Tanah Datar Fokus Bertugas, Bahkan Ibadah Tetap Nomor Satu

• Pesepak Bola Berdarah Indonesia Cs Antar Timnya Naik Kasta, Berkompetisi di Premier League

Selanjutnya, ada pula kasus lainnya saat warga tak mau di-coklit tim KPU karena takut akan tertular Covid-19.

PPDP takut-takut, ada juga masyarakat yang takut akan kedatangan PPDP membawa covid-19 atau tidak.

Nova Indra menyampaikan 14 pilkada di Sumbar yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 sangat berat, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Namun, menurutnya, itu menjadi tantangan tersendiri terlebih bagi penyelenggara.

"Mereka harus memastikan, sosialisasi dan pencocokan data pemilih dapat berjalan dengan baik," tutur Nova Indra. (*)