Breaking News:

Reaksi DPRD Sumbar soal Alde Maulana Digagalkan jadi PNS BPK: Harus Kita Bela!

penyandang disabilitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Alde Maulana mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Alde Maulana (tengah) saat hearing dengan DPRD Sumbar, Kamis (16/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Dwsei Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Seorang penyandang disabilitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Alde Maulana mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (16/7/2020).

Ia mengaku mengalami praktik diskriminatif dalam penerimaan CPNS di BPK RI.

Meski telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan, Alde Maulana menerima surat keputusan pemberhentian secara resmi pada Maret 2020.

Penyandang Disabilitas Gagal Jadi PNS di Sumbar, Alde Maulana Berharap Pulihkan Status CPNS-nya

Alasan digagalkan diangkat jadi PNS, karena tidak sehat jasmani dan rohani, padahal ia masuk sudah melalui jalur disabilitas pada 2018 lalu.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Nurnas mengatakan, persoalan yang dihadapi Alde Maulana bukan persoalan disabilitas yang pertama, namun adalah kejadian kedua.

Sebelumnya, kasus serupa terjadi pada drg Romi di Solok Selatan namun ia masuk melalui formasi umum.

Bedanya dengan kondisi hari ini, Alde Maulana masuk melalui formasi disabilitas.

Klarifikasi BPK Sumbar soal Pencabutan Status CPNS Alde Maulana: Tidak Terdapat Diskriminasi

"Namun dalam perjalanan semua selesai. Permasalahannya muncul saat Alde Maulana diberhentikan karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani," sebut Nurnas.

Kata Nurnas, jika pemahaman itu dialamatkan pada Alde Maulana, tentu tidak ada UU No 8 tahun 2016 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved