PPDB Online Sumbar
Soal Polemik PPDB SMA, Puluhan Orang Tua Murid Datangi DPRD Sumbar, Minta Disdik Lakukan Ini
Puluhan orang tua murid SMA dan SMK mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Senin (13/7/2020).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan orang tua murid SMA dan SMK mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Senin (13/7/2020).
Kedatangan mereka disambut Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar, Ombudsman perwakilan Sumbar, dan pihak Dinas Pendidikan Sumbar.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan orang tua murid Rio Agusti menyampaikan sejumlah keluhan.
• Download Materi MPLS 2020 dan Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk SD, SMP & SMA
"Kami tetap ingin pihak Disdik mengkaji PPDB jalur zonasi, karena masih ada penipuan dan pemalsuan data. Kami meminta Dinas Pendidikan untuk membentuk tim," terang Rio.
Rio menyebut, ia mempunyai bukti pemalsuan yang dilakukan orang tua murid.
Bahkan di jalur zonasi tahap kedua masih ada kesalahan yang dilakukan dalam penginputan jarak.
Terkait Disdik membuat kebijakan optimalisasi daya tampung, kata Rio, itu adalah hak Disdik.
• Kuota PPDB SMA Sumbar Ditambah 1.624 Kursi untuk Siswa Wilayah Blank Zone, Ini Jadwal Pendaftarannya
"Bagi kami sistem tetap diperbaiki dan jangan sampai berulang lagi dan merugikan masyarakat," jelas Rio.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar sekaligus anggota Komisi V yang membidangi pendidikan Maigus Nasir mengusulkan, Dinas Pendidikan harus memetakan dulu mana pendaftar yang menggunakan KK dan mana yang menggunakan surat domisili.
Maigus Nasir meminta Dinas Pendidikan tidak mencampurkan data terlebih dahulu.
Setelah itu baru diverifikasi kembali bagi masyarakat yang menggunakan surat keterangan domisili.
• Adib Angkat Bicara Polemik PPDB SMA Sumbar 2020, Dugaan Pemalsuan Surat Domisili dan Zonasi
"Karena kita mendengar ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, kedekatan, sehingga muncul surat keterangan domisili yang hari ini bikin resah di tengah masyarakat," imbuh Maigus Nasir.
Menurut Maigus Nasir, masyarakat pasti tahu, jika tetangganya lebih jauh dari rumahnya saja bisa diterima, sementara dia tidak.
Maigus Nasir mengusulkan agar yang terkait dengan surat keterangan domisili dipending dulu, dilakukan verifikasi ulang sampai benar-benar ada fakta dan kebenarannya.
